NUSANEWS, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sebagai lembaga yang sangat tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam setiap kerjanya.
Hal itu diungkapkan aktivis dan pengacara HAM Johnson Panjaitan dalam diskusi ‘Pansus KPK dan Pemberantasan Korupsi’ di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/8).
Johnson menegaskan, tuduhan yang ia lontarkan itu sama sekali tak mengada-ada karena hal itu disebutnya dialaminya sendiri.
“KPK tidak menghormati HAM dari orang yang dituduh sebagai korutor,” ujarnya.
Johnson menceritakan. peristiwa yang ia alami itu terjadi saat menjadi kuasa hukum untuk politisi Partai Nasdem OC Kaligis.
Ia menuturkan, menjelang Lebaran, dirinya mendampingi anak OC Kaligis yang hendak membesuk dan bersilaturahmi dengan pengacara kondang tersebut.
Sebab, setelah tertangkap Kaligis langsung ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Guntur Jaya.
Namun sesampainya di sana, penyidik lembaga antirasuah itu malah melarang Kaligis dibesuk termasuk oleh anaknya sendiri.
Seharunya, sambung Johnson, lembaga antirasuah tersebut juga harus menghormati HAM dari para koruptor.
“Saya yang membawa surat kuasa hampir bentrok fisik dengan penyidik KPK di Rutan Guntur,” bebernya.
Johnson juga menceritakan bagaimana perjuangannya bersama para aktivis mendorong agar lembaga pemberantasan korupsi dibentuk.
Johnson juga mengaku ikut aktif membela lembaga tersebut saat berseteru dengan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji dalam kasus cicak versus buaya.
Kini, ia menilai lembaga anti korupsi itu sudah kebablasan dalam menggunakan kewenangan ekstrayudisial sampai berani berkonfrontasi dengan pansus yang dibentuk DPR RI.
Johnson menyebut, DPR sejatinya lebih memiliki ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Dan dia mengalami sendiri saat menyampaikan aspirasi dalam memperjuangkan pembentukan KPK.
“Cita-cita kita KPK tidak seperti sekarang ini. Bekerja tanpa kontrol, KPK terus dibela. Kalau terus-terusan begini, kita terus merendahkan institusi Polri dan kejaksaan,” tutupnya. (ps)
