NUSANEWS, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum juga memutuskan untuk kembali mengusung Presiden Joko Widodo pada pemilihan umum (pemilu) mendatang. Padahal, sudah ada tiga partai pro Istana yang telah mendeklarasikannya.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariadi, saat dihubungi rilis.id dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (2/8/2017), hal tersebut tak lepas peran sentral PDIP karena menjadi partai pemenang pada pesta demokrasi sebelumnya.
"Saya kira, mereka wait and see (mengamati perkembangan) peta dukungan politik partai-partai lain dan PDIP sekarang, posisinya dalam decision making (pembuat keputusan), karena partai pemenang pemilu agak jual mahal, wajarlah," ujarnya.
Sikap PDIP yang tak segesit beberapa partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lain terkait dukungan terhadap Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nanti, pun berdampak terhadap posisi tawarnya.
"Juga saya kira PDIP menjajaki bargaining position dengan Pak Jokowi ini, meskipun dia kader," jelas peneliti Utama Voxpol Center itu.
Menurut Reza, PDIP pun tak ingin gegabah, seperti pengalaman pada 2014 silam, di mana mulanya menginginkan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum untuk memeriahkan bursa pilpres.
"Ternyata pas hari H, haru mendukung Jokowi," tutupnya.
Sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016, Ketua DPP Yorrys Raweyai membacakan dukungan Jokowi pada Pilpres 2019. Kata Ketua Umum Setya Novanto, keputusan tersebut diambil secara bulat dan disetujui seluruh peserta forum tersebut.
NasDem pun melakukan langkah senada. Ini terungkap ketika partai besutan Surya Paloh mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.
Pasalnya, satu dari tiga syarat yang diajukan NasDem kepada Emil, sapaan Ridwan, sela deklarasi tersebut, pertengahan Maret 2017, memuat syarat mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Belakangan, dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas), 21 Juli kemarin, giliran PPP yang menyatakan mendukung Jokowi.
Hanura, salah satu anggota KIH, mengklaim bakal melakukan deklarasi serupa dan diputuskan resmi pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Bali yang digelar 4-6 Agustus.
Kabar teranyar, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga segera mendeklarasikan Jokowi pada Pilpres 2019. Keputusan strategis tersebut rencananya diambil dalam kongres.
