NUSANEWS - Pengamat Ekonomi, Dr. Enny Sri Hartati mengungkapkan kekhawatiran terhadap utang yang semakin menumpuk. Tak hanya oleh pemerintah, BUMN pun menurut Enny mempunyai utang yang tak kalah mengkhawatirkan.
Menurut Enny, yang dikhawatirkan dari utang BUMN adalah percepatan proyek infrastuktur. Dia pun sempat menyebutkan beberapa nama BUMN yang berencana megeluarkan obligasi, suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
“Waskita karya misalnya, ini tiba-tiba mengeluarkan global bond,” kata Enny seusai acara sarasehan Pergerakan Indonrsia Maju(PIM) di Jakarta Selatan, Kamis (22/02/2018).
Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda dengan utang-utang resmi (pinjaman pemerintah dari negara-negara donor), global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan.
Dia kemudian menghubungkan masalah utang dan infrastruktur dengan mengkritisi soal perencanaan dan efektifitas dana yang dinilanya tidak komprehensif dan tidak terintegrasi.
“Kita lihat bagaimana dana begitu besar yang masuk untuk percepatan infrstuktur, tapi ada jembatan yang ambruk, layang yang di bandara ambruk,” ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti tersebut.
Dia mengatakan, seharusnya jika percepatan yang dilakukan pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur harusnya diimbangi dengan standar baku yang mumpuni. Dia menilai, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, salah satunya disebabkan karena percepatan yang tidak berimbang dengan standar baku.
“Karena ini targeted banget gitu loh. Harus selesai. Nah, ini yang akhirnya mengabaikan (kwalitas.red),” ujar Enny
“Kalo ini mengejar target, tapi sumber daya yang digunakan tetap normal, pasti ada yang missing,” imbuhnya.
Dia juga mendorong pemerintah agar memanfaatkan moratorium yang sedang terjadi untuk melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh sehingga dalam proyek yang selanjutnya, sudah ada jaminan bahwa standar baku proyek telah dipenuhi.
“Moratorium ini harus jelas, jangan hanya sekedar dihentikan. Harus ada jangka waktu yang jelas,” pungkasnya.
SUMBER
