NUSANEWS - Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya mengevaluasi setiap regulasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berlangsung baik di lapangan. Hal tersebut diungkapkannya di depan ratusan undangan yang hadir pada acara rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Dia mencontohkan pada kasus mainan impor yang sempat ramai bulan Januari lalu. Pada kasus tersebut diketahui ada aturan yang tidak berjalan dengan baik implementasinya di lapangan.
"Beberapa waktu terakhir ini di media sosial, ada seseorang yang membeli mainan anak-anak dan barangnya disita oleh bea cukai. Dia cuma bawa mainan anak kemudian dia mengatakan, bahwa mainan itu harus melalui SNI. SNI di mana? Di departemen industri. Pokoknya cerita panjangnya orang ini frustrasi saja. Bahwa dia pergi ke departemen perdagangan, perindustrian, balik lagi, in short, dua minggu waktunya habis dan dia capek banget," cerita Sri Mulyani.
Mainan impor yang tak lolos di Bea Cukai itu berujung pada pemusnahan yang dilakukan oleh pemilik barang itu sendiri di kantor bea cukai. Kasus ini pun menjadi viral dan mendapat perhatian pemerintah
"Begitu masuk medsos, ribuan orang memberi thumbs up. Itu artinya banyak yang merasakan hal yang sama. Hal seperti ini buat kami, karena yang melakukan bea cukai, nanyanya ke Menteri Keuangan. Bu anak buahnya masih bikin susah. Kita kemudian melakukan evaluasi mengenai what is behind those kind of accident dan kita lihat ada masalah policy atau regulasi dan implementasi," jelas Sri Mulyani.
Menurutnya regulasi dan implementasi merupakan hal yang sama pentingnya untuk dijalankan. Regulasi tujuannya untuk melindungi industri mainan di Indonesia. Sementara implementasi juga harus dilihat di lapangan agar tidak bertentangan dengan masyarakat itu sendiri.
"Namun kalau orang bawa 3-4, masa dianggap berkompetisi dengan industri mainan. Meskipun saya juga akui teman-teman bea cukai mengatakan kadang-kadang orang bawa koper saja juga buat dijual. Apa lagi di Facebook. Jadi petugas juga tidak selalu mudah. Saya harus mengapresiasi petugas yang sudah bekerja secara baik. Karena mereka menjalankan aturan," ucapnya.
Sri Mulyani kemudian menekankan fungsi pemerintah sebagai policy maker, juga harus melihat pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Hal inilah yang akhirnya membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai langsung mengajak para stakeholder dan asosiasi mainan hingga blogger untuk memastikan bagaimana aturan yang sebaiknya diberlakukan di lapangan.
"Anda harus berpikir secara keras membuat policy yang tidak membuat anak buah kita tidak frustasi di lapangan. Dan ini adalah tugas kita semua. Kalau kita dari awal membuat policy yang implementasinya akan membuat anak buah kita dalam posisi surut, maka kita menempatkan posisi mereka sebagai korban, yang akan jadi korban selanjutnya adalah masyarakat. Oleh karena itu, di dalam ini kami akan terus melakukan perbaikan," ungkapnya.
"Yang paling penting adalah anda ke sana bertemu dan berkomunikasi dan melakukan koreksi. Dan inilah yang dilakukan pemerintah sekarang terutama di Kemenkeu. Kami tidak sempurna tapi kami akan bertemu dan mengoreksi setiap kali berinteraksi. Dalam dunia sekarang IT yang begitu maju, komunikasi mudah dilakukan. Koordinasi pun mestinya jadi lebih mudah lagi," tutup Sri Mulyani.
SUMBER
