logo
×

Jumat, 02 Maret 2018

Dikritik soal Pertemuan dengan Jokowi di Istana, PSI: Lebay Tuh!

Dikritik soal Pertemuan dengan Jokowi di Istana, PSI: Lebay Tuh!

NUSANEWS - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi santai kritik yang dilayangkan kepada mereka soal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut, sebagai anak muda, mereka sangat terkesan oleh tips pemilu dari Jokowi.

"Ya, kami ini bukan orang suci seperti Umar bin Khattab, kalau ada pembicaraan di luar tentang negara terus lampu harus dimatikan. Lebaylah kalau begitu korupsi, banyak sekali omongan, nggak semuanya tentang itu, tentang bangsa, ekonomi, ngomongin juga tentang ketidakadilan sosial, banyak sekali. Pak Jokowi banyak cerita ke kami soal bangsa, cuma karena kami anak-anak muda yang terkesan yang tentang itu," kata Toni saat dihubungi via telepon, Jumat (2/3/2018).

Toni menambahkan pertemuan itu sesungguhnya tak hanya membahas politik praktis, tapi juga tukar pikiran soal permasalahan bangsa Indonesia. Dia pun menyebut terlalu berlebihan ketika pihaknya disebut korupsi ketika menggunakan fasilitas negara membahas politik praktis.

"Berlebihan kalau kami dibilang korupsi, Istana itu politik kok. Coba sekarang siapa yang datang Istana bilang silaturahmi, tapi ngomongin apa, bagi-bagi kursi, ya begitu-begitu, agak rileks aja, agak lebay tuh," ujar Toni.

Toni mengakui pihaknya tidak bisa berdiplomasi seperti politikus-politikus senior lainnya. Jadi, ketika diberi tips soal menang pemilu, dia mengaku terkejut dan melontarkan isi pertemuan itu ketika diwawancara.

"Kemungkinan kami anak muda terlalu surprised, nggak diplomatis kayak partai senior. Nggaklah kami terbuka, kalau yang lain bicara kebangsaan, inti-intinya ngomongin itu juga, kami kurang berdiplomasilah. Pak Jokowi juga bahas banyak soal bangsa, ekonomi, kemiskinan. Banyak sekali yang diomongin, cuma ketum surpised, kita jujur ajalah," terangnya.

Pertemuan dengan Jokowi itu juga disebut sebagai momentum PSI mendompleng popularitas dengan menimbulkan kesan partai baru yang dekat dengan presiden. Terkait hal ini, Toni menyerahkan penilaian tersebut kepada publik.

"Itu terserah publik menilai, yang jelas kami diterima audiensi diterima Pak Presiden terima kasih. Memang tugas presiden sebagai 'pembina partai-partai', kami setahun lalu loh mendukung. Menurut kami, ini apresiasi," ucap Toni.

Sebelumnya, pertemuan pengurus PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara mendapat kritik. Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menyebut Presiden Jokowi offside dengan melakukan pertemuan yang dilakukan di Istana untuk membahas politik praktis, apalagi dilakukan di jam kantor.

Kemudian kritik juga datang dari Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, yang menyebut Jokowi seharusnya memikirkan rakyat dan tidak melulu mengurusi pilpres. Wasekjen PAN juga menyebut pertemuan yang dilakukan di Istana tidak fair bagi kompetitor Jokowi di Pilpres 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon meminta Jokowi juga memperlakukan partai baru lainnya dengan adil. Jadi tak hanya PSI yang diajak bertemu oleh Jokowi.

"Artinya kalau ada partai-partai yang meminta waktu untuk lakukan audiensi, courtesy call, ya kalau ada yang meminta harus diperlakukan sama. Termasuk partai-partai baru yang lain mungkin," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3).

Seperti diketahui, pada Pemilu 2019, KPU menetapkan empat partai baru peserta pemilu. Yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara itu, Jokowi mengatakan pertemuan itu merupakan silaturahmi antara partai baru yang lolos pemilu dan presiden. Pertemuan pun berlangsung santai.

"Ya biasa bersilaturahmi. Mereka bersyukur karena sudah bisa lolos, bisa ikut pemilu. Intinya itu. Isinya ngobrol santai-santai saja," kata Jokowi saat ditemui seusai salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (2/3).

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: