NUSANEWS - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemberian penghargaan dari parlemen kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri perempuan yang dianggap berprestasi.
Menurut Fadli, wacana pemberian penghargaan dari DPR kepada Sri Mulyani belum secara resmi diajukan karena belum ada mekanisme yang dijalankan.
"Karena atas dasar apa DPR memberikan penghargaan. Itu atas nama DPR ya harus melalui paripurna," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3) malam.
Fadli tidak memercayai rencana yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam acara pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di hadapan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan sejumlah anggota dewan tersebut.
Apalagi, pemberian penghargaan itu mengatasnamakan DPR sebagai sebuah lembaga negara.
"Kalau penghargaan dari saudara Bamsoet sendiri tidak masalah. Tapi kalau atas nama DPR ya tidak apa-apa, bawa aja ke paripurna," katanya.
Dengan dibawa ke rapat paripurna dewan, Fadli yakin rencana itu belum tentu akan diusulkan untuk kemudian disahkan.
Sebab, menurut Fadli, penghargaan itu tidak pantas diberikan kepada Sri Mulyani di tengah keterpurukan ekonomi yang melanda Indonesia. Predikat menteri terbaik sedunia yang disandang Sri Mulyani pun dianggap tidak layak.
Salah satunya adalah karena Sri Mulyani dinilia gagal menghadapi persoalan saat inu seperti melemahnya nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target hingga melonjaknya utang negara.
"Saya kira harusnya malu dengan predikat itu (menteri terbaik sedunia)," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan penghargaan itu merupakan gagasan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di bawah pimpinan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaff.
Bambang mengatakan bahwa Nurhayati dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia, mengundang dari berbagai negara untuk hadir di DPR.
Rencananya, kata dia, dalam acara itu, juga akan diberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo karena memiliki menteri perempuan terbanyak dalam sejarah kabinet pemerintahan di Indonesia.
"Lalu menteri-menteri perempuan yang dianggap BKSAP berprestasi, itu diberikan penghargaan. Penghargaannya apa, nanti tanya Bu Nurhayati aja," ujar Bamsoet terpisah.
Bamsoet memastikan penghargaan itu membawa nama DPR sebagai institusi.
"BKSAP, tentunya atas nama DPR," katanya.
Meski demikian, Bamsoet tidak mempersoalkan jika nantinya rencana itu harus dibawa dulu ke dalam rapat paripurna seperti yang diinginkan Fadli.
"Nanti diatur aja bahwa kalau saya sih santai-santai saja. Mau pakai nama DPR pakai BKSAP," ujarnya.
SUMBER
