NUSANEWS - Kepolisian RI menjalin kerja sama dengan Kementerian PAN-RB untuk membangun tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dalam hal ini, Polri mengakui masih harus terus menggenjot anggotanya untuk mewujudkan polisi yang berintegritas yang menolak perilaku koruptif.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, tantangan Polri untuk mewujudkan hal itu salah satunya terletak pada budaya anggotanya yang masih mentolerir perilaku koruptif. Budaya tersebut, ia katakan, masih menjangkiti anggotanya terutama polisi angkatan tahun 2000 ke bawah.
"Tantangan kita saat ini ada dua kelompok generasi Polri. Pertama, sebelum mandiri tahun 2000 dan generasi mandiri setelah 2000. Sebelum 2000 koruptif dianggap benar. Kita dapat amplop tunjukkan teman. Ada yang berdinas belum punya kendaraan dianggap bodoh, tidak memanfaatkan jabatan karena diajarin senior," kata Tito.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan di acara penandatanganan keputusan bersama tentang cara membangun zona integritas bersama Menpan RB di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (3/4).
Menurutnya, permasalahan tersebut secara berangsur sudah mulai lenyap dari tubuh Polri. Ia berharap kepada polisi angkatan tahun 2000 ke atas agar bisa membawa kultur antikorupsi di tubuh Polri. Namun, apabila polisi muda tesebut masih terseret perilaku koruptif, upaya menjadikan Polri sebagai institusi yang berintegritas akan sulit diwujudkan.
"Tahun 2000 gerakan antikuropsi menguat. Persoalan bagaimana agar generasi tahun 2000 di bawah Polri ini enggak boleh ketarik senior yang menganggap koruptif permisif. Tantangan kita bagaimana mempertahankan generasi tahun 2000 dengan sistem baru pendidikan baru mandiri mereka mempertahankan polisi sipilnya yang antikoruptif. Dan mengubah para senior mengubah mindsetnya. Ini tidak boleh jadi ketarik sama senior," ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, Tito akan memberi tunjangan dan kenaikan pangkat kepada polisi yang mampu membangun zona integritas dan perilaku bebas korupsi di tubuh polisi. Menurutnya, saat ini sudah ada 12 Polda dan Polres yang bisa dijadikan percontohan sebagai organisasi yang mampu membangun wilayah bebas korupsi.
"Saya ingin menciptakan iklim kompetitif antar Polres antar Polda. Yang baik akan mendapat promosi. Yang saya anggap tidak ada kemajuan jalan di tempat akan pimpinannya saya ganti," ucapnya.
Selain masalah masih menjangkitnya budaya koruptif di tubuh Polri yang bisa menjegal program tersebut, Tito mengatakan, tantangan lainnya adalah di masalah tunjangan anggota. Menurutnya, kesejahteraan polisi harus diperbaiki agar bisa selaras dengan intergitasnya saat bertugas.
"Tantangannya banyak, kita harus memperbaiki kesejahteraan, mencukupi biaya operasional dan melengkapi sarana dan prasarana," katanya.
SUMBER
