NUSANEWS - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan, tata kelola utang dapat dibenahi guna memperkokoh dasar untuk menyokong peningkatan produktivitas ekonomi.
"Buat kita, untuk mengukur produktivitas utang bukanlah lewat aset, tetapi pembangunan lewat pembiayaan utang itu apakah menambah produktivitas kita atau tidak," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi ILUNI UI bertajuk Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola? di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Menurut Enny, bila tata kelola utang masih amburadul, maka kurang tepat bila menambah agresivitas pembiayaan sehingga utang bisa bertambah tinggi. Ia berpendapat, pihaknya melakukan evaluasi terkait apakah utang yang melonjak beberapa tahun ini dapat menjawab komitmen pemerintah. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan beragam paket stimulus fiskal untuk menunjang produktivitas dan daya saing Indonesia.
Ia juga mengingatkan, pemerintah selalu mengatakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, dilakukan dengan berutang. Tetapi, yang sebenarnya mendapatkan manfaat terbesar dari tata kelola utang antara adalah gaji pegawai, belanja barang, dan bunga utang itu sendiri.
Enny mengakui, infrastruktur kini memang banyak dibangun, tetapi harus ditanyakan kepada sejumlah BUMN karya apakah semua infrastruktur yang mereka bangun itu berasal dari pembiayaan tata kelola utang, atau mereka harus meminjam sendiri ke pihak ketiga.
Sebagaimana diketahui, utang pemerintah jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.
SUMBER
