NUSANEWS - Kebijakan Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubalig seolah melupakan bahwa di Indonesia ada banyak sekali ulama.
"Dia daftar 200 mubaligh, yang lain bagaimana?" tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
Fahri menyebut daftar ratusan mubaligh sebagai kebijakan konyol yang dilakukan oleh orang-rang kurang pekerjaan.
Fahri mengingatkan, tugas pemerintah itu mengawasi konten ceramah. Bukan siapa yang boleh berceramah atau tidak.
"(Rekomendasi ulama) bukan urusan pemerintah, itu urusannya asosiasi mubaligh," tegasnya.
SUMBER
