NUSANEWS - Potensi munculnya riak-riak yang bisa menuju pada kerusuhan pasca Pilkada serentak 2018. Riak-riak tersebut terjadi di beberapa titik wilayah yang disinyalir ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Walaupun riak - riak tersebut tidak terjadi di semua daerah, namun jika riak tersebut benar terjadi maka bisa saja eskalasinya merembet ke daerah lainnya.
"Saya tidak spesifik memonitoring sejumlah daerah. Hanya sekilas justru riak-riak itu terjadi di kantong-kantong banteng di luar Jawa yang mereka merasa kalah maka di situ berpotensi melahirkan riak," ujar Harist kepada Harian Terbit, Jumat (29/6/2018).
Harist menuturkan, riak - riak tersebut tidak akan terjadi di kantong - kantong kelompok hijau. Karena kultur di kelompok hijau itu santun dan lebih rasional langkah advokasinya atas satu persoalan. Riak - riak juga tidak akan terjadi jika parpol banteng tersebut menang maka akan adem ayem. Ilustrasinya, misalkan di Jateng ketika ada kecurangan atas kemenangan paslon tapi digugat oleh Paslon lainnya maka ini akan memicu pembelaan dari kubu yang digugat yang dikenal sebagai parpol radikal dan militan.
"Pembelaan itu bisa berujud intimidasi dan rusuh," ungkapnya.
Sejumlah kalangan juga memperkirakan potensi rusuh terjdi di Jabar, Jatim, Lampung, dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di wilayah ini parpol pendukung dan pasangan calon mengaku dicurangi. Bahkan pendukung calon bupati Lahat Bursah Zarnubi demo ke kantor KPU Pusat.
Harist mengungkapkan, banyak faktor riak - riak tersebut tidak akan terjadi di semua daerah. Misalkan di Kalbar ada paslon dari anak mantan gubernur yang sangat provokatif mengumbar SARA di ruang publik. Sehingga indikasi sentimen politik identitas atau golongan itu sangat besar. Namun karena KPU sebagai otoritas penyelenggara pemilu juga belum pleno maka semua pihak untuk bersabar menunggu akhir pemenang yang sah.
Sebagai antisipasi adanya riak, sambung Harist, maka yang paling penting dan urgent adalah aparat hukum atau semua institusi yang terkait dengan pelaksanaan pilkada harus memastikan semua proses berjalan adil dan transparan. Keadilan dan keterbukaan adalah modal utama untuk membuat semua elemen masyarakat puas dan tenang
"Jika ketidakadilan dan kecurangan di demonstrasikan sedemikian rupa oleh semua pihak yang terkait maka sama saja membuat bara api dalam sekam dalam kehidupan sosial politik masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut Harist menuturkan, di setiap kompetisi pasti ada yang kalah dan menang. Tapi selama proses awal hingga akhir kompetisi bisa berjalan jujur, adil dan trasnparan tentu akan membuat semua pihak legowo. Selain itu aparat juga harus tegas dan adil dengan menindak tegas siapapun pelakunya yang menjadi provokator, dalang dan pelaku di lapangan tanpa pandang bulu.
"Kalau perlu semua paslon di diskualifikasi oleh KPU-Bawaslu/Panwaslu jika terbukti ada money politik, parcel politik, anpao politik, sumbangan politik. Karena sudah mencolok mata perilaku kotor untuk meraih kekuasaan dalam ruang demokrasi di demonstrasikan tanpa rasa malu lagi," tegasnya.
Gugatan
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M.Aminudin mengaku tidak bisa bersepekulasi adanya kerusuhan pasca Pilkada serentak 2018. Karena jika mau dianggap elegan dan demokratis maka ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa harus melakukan kerusuhan yang tentu akan merugikan masyarakat lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan Pilkada.
"Jika memenuhi syarat ajukan saja gugatan ke MK. Karena kalau benar ada rusuh maka akan blunder bagi kelompok yang melakukan," jelasnya.
Aminudin menilai, di era demokrasi saat ini maka pihak yang melakukan kerusuhan bisa dikatakan tidak dewasa dalam berdemokrasi. Karena dalam demokrasi jika ada yang kalah harus sportif menerimanya tanpa harus melakukan kerusuhan. Namun untuk membuat semua pihak dewasa dalam demokrasi tergantung dari political will yang diterapkan pihak yang kalah.
"Political will Itu budaya politik demokrasi. Yang kalah ucapkan selamat untuk yang menang," paparnya.
SUMBER
SUMBER
