NUSANEWS - Maraknya dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian terkait perhelatan pilkada 2018 terus mendapat sorotan massa. Hal tersebut bahkan disebut- sebut menjadi kerawanan dan dapat menjadi pemicu potensi konflik di masyarakat.
Bahkan hingga Senin, (25/6) Indonesia Police Watch (IPW) mencatat beberapa kasus ketidaknetralan anggota Polri kerap terjadi jelang pesta akbar tersebut pemilihan umum tersebut.
“Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, dalam keterangan persnya, Senin (25/6/2018).
Dia mencontohkan demonstrasi warga Tapanuli Utara, Sumut, pada 22 Juni 2018. Warga menuntut Kapolres setempat segera mengundurkan diri karena dugaan berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada Tapanuli Utara. Bahkan, ada indikasi peran anggota DPR dalam kasus itu.
“Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa ada keberpihakan okum-oknum kepolisian pada paslon tertentu,” ungkap Neta.
Melihat situasi yang memanas, Ianjut Neta. Mabes Polri Iewat Satgas Nusantara perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
Tak hanya di Tapanuli Utara, masalah juga muncul di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya terkait pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDI Perjuangan dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT10 Tanjungpinang.
“Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik,”bebernya.
IPW melihat imbas dari ketidaknetralan Polri di pilkada 2018 telah memperburuk situasi keamanan di sejumlah daerah.
Sebelumnya terkait ketidaknetralan anggota Polri dalam pilkada 2018, Wakapolda Maluku, Brigjen Hasanuddin telah dicopot dari jabatannya, Kamis (21/6) . Hasanuddin diduga ikut mengkampanyekan salah satu paslon kepala daerah dari partai penguasa.
SUMBER
