NUSANEWS - PDI-P merespon tudingan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ketidaknetralaan BIN, TNI dan Polri pada penyelenggaran Pilkada serentak 2018.
Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komaruddin Watubun menyebut tudingan SBY ihwal ketidaknetralan oknum lembaga negara tersebut tidak berdasar.
Politikus PDIP ini menilai, SBY sedang berlaku seolah-olah menjadi korban atau playing victim.
Namun, dia menegaskan, bahwa era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman. Karena rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' ala SBY yang mengesankan diri seolah-olah menjadi korban pendzaliman, bernada curhat dan lebay sudah mafhum diketahui rakyat sejak dulu.
“Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," ujar Komaruddin dalam pernyataan yang tersebar dikalangan wartawan, Minggu, (24/6/2018).
Dia pun mengingatkan kembali bagaimana ketika Pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.
“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah?; mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu?; siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009?; siapa yang gunakan intelijen untuk Pilpres 2004 dan 2009?", sembur Komaruddin.
Komaruddin juga menilai, tajamnya serangan SBY kepada rezim pemerintahan Jokowi, bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, namun lebih untuk kepentingan partai dan keluarganya.
Dia juga memandang, manuver yang dikemas dengan konferensi pers ala SBY lebih pada persoalan bagaimana putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu begitu jagoan yang diusung di Pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba menyalahkan penggunaan alat-alat Negara.
”Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009,” ketus dia.
Dengan kondisi demikian, Komaruddin berharap, agar SBY jangan menyamakan Pemerintahan Jokowi dengan era di pemerintahannya.
Komaruddin menegaskan, jika PDI-P menggunakan alat Negara saat ini partainya pasti sudah menang mutlak di sejumlah Pilkada sebelumnya.
“Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara," tandasnya.
SUMBER
