NUSANEWS - Potensi perpecahan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini tidak dapat dihindari. Salah satu pemicunya adalah aturan baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengikat bagi kader PKS yang ingin maju sebagai calon anggota DPR tingkat pusat/wilayah/daerah.
Sebab, dalam surat tertanggal 29 Juni 2018 tersebut tercantum bahwa bakal calon anggota dewan (BCAD) dari PKS harus bersedia mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong. Sehingga, tidak sedikit dari BCAD itu yang mengundurkan diri dan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dari partai lain.
"Saya menduga perpecahan itu enggak bisa dihindari ya. Karena sebagai contoh sekarang ini saya mendengar bahwa dan dapat laporan juga mulai banyak caleg-caleg PKS yang mundur, baik caleg DPR, DPRD, gara-gara ada dua surat yang harus diisi setiap caleg PKS," ujar Politikus PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Loyalis Anis Matta ini pun menilai aturan baru DPP PKS itu kini menjadi polemik di tingkat daerah. "Dan mulai banyak caleg yang merasa tidak yakin, merasa tidak ada kepastian, menganggap dua surat ini menabrak perundang-undangan," katanya.
Sehingga, lanjut dia, aturan itu membuat banyak bakal caleg mengundurkan diri. "Dan saya kira akan mempengaruhi situasi dalam pengambilan keputusan soal capres," jelasnya.
Adapun persoalan lainnya tentang sengitnya persaingan di internal PKS untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Sedangkan satu dari sembilan nama cawapres yang disodorkan adalah Anis Matta.
Dia menuturkan, sejauh ini Anis Matta sudah melakukan sosialisasi tentang gagasan arah baru Indonesia. "Di dalam PKS ada pihak yang menuding, bukan hanya menuding, bahkan sudah mendiskriminasi tudingannya secara masif bahwa Pak Anis Matta ingin membuat partai baru," ungkapnya.
Bahkan, tambah dia, ada di internal PKS yang menuding partai baru Anis Matta itu bernama Arah Baru Indonesia. "Menurut saya ini cerita lucu saja yang ada, ya mestinya harus dijelaskan oleh pihak-pihak di dalam PKS yang menyebarluaskan isu itu," tegasnya.
SUMBER
SUMBER
