NUSANEWS - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meminta Wasekjen Demokrat Andi Arief bertanggung jawab atas cuitannya soal dugaan mahar politik bakal Calon Wakil Presiden (cawapres) Sandiaga Uno. Menurut KIK, persoalan harus selesai. Karena itu Andi Arief harus hadir ke Bawaslu.
Diketahui, Andi kembali tak memenuhi panggilan ke Bawaslu pada Jumat (24/8). Alasannya, mantan stafsus SBY itu sedang berada di luar kota. Bawaslu meminta klarifikasi Andi Arief terkait isu mahar dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp 500 miliar.
"Saya kira, suka tidak suka Mas Andi Arief harus hadir di Bawaslu. Karena itu satu, sebagai warga negara yang baik, dia harus mempertanggungjawabkan itu seluruh cuitannya. Dan yang kedua ini agak clear. Masalah ini clear, karena ini menjadi berita publik. Maka saya kira sewajarnya dan sebaiknyalah kalau beliau hadir panggilan Bawaslu," ucap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Minggu (26/8).
Menurutnya, persoalan ini tak bisa serta merta selesai menyusul adanya dorongan dari partai koalisi Prabowo dan Sandiaga Uno agar masalah tersebut disudahi.
"Enggak bisa, dia harus dipermasalahkan. Dia harus terus diusut sampai publik (mengetahui)," jelas Karding.
Sementara itu, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengingatkan Andi Arief untuk bertanggung jawab atas cuitannya. Apalagi jika dugaan mahar politik itu benar, jelas merusak demokrasi Indonesia. Menurutnya, isu ini bukanlah isu murahan yang harus dilupakan begitu saja.
"Isu (ini) bukan isu murahan. Itu sesungguhnya harus ditelusuri sedetail-detailnya. Dan kalaupun itu terjadi, sanksi harus diberikan," tukasnya.
Soal kabar adanya ancaman terhadap Andi Arief, Ahmad Rofiq meragukan kebenarannya. Dia justru heran dengan kemunculan kabar tersebut.
"Saya tidak yakin sekelas Andi Arief yang punya partai besar diancam-ancam begitu, saya tidak yakin. Mungkin itu barangkali sebuah alibi untuk melarikan diri saja. Menurut saya Andi Arief harus bertanggungjawab." ucapnya.
SUMBER
