NUSANEWS - Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid heran dengan langkah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang berupaya membuka pengusutan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, terlebih ketika langkah tersebut dilakukan menjelang Pilpres 2019 dimulai.
Sodik menganggap, ada muatan politis dari langkah mengangkat isu pengungkapan kasus HAM ini. Hal itu dilakukan untuk membuat citra pihak tertentu jatuh dalam ajang politik.
"Jelas sekali (muatan politisnya). Ramai jelang pilpres saja," kata Sodik saat dihubungi, Selasa (8/8/2018).
Menurut dia, langkah mengungkap kasus HAM masa lalu ada kelakuan lama yang diulang-ulang. Terkesan, langkah itu tak baik bagi demokrasi Indonesia.
"Itu isu masa lalu. Yang kuno, basi dan tidak kreatif," ucap dia.
Padahal, ungkapnya, rakyat sudah jeli membaca isu teraktual. Rakyat dianggapnya sudah bisa membedakan isu yang diangkat dengan substansial atau hanya berlatar politik praktis.
"Rakyat sudah cerdas dan tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Bagi generasi milenial yang banyak baca, banyak informasi hal tersebut jadi bahan ketawaan," pungkasnya.
Wiranto sebelumnya mengatakan akan segera membentuk tim gabungan terpadu untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Wiranto mengatakan tim itu akan melibatkan sejumlah lembaga.
Wiranto mengatakan kementeriannya tengah menimbang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui cara nonyudisial. Tim bentukan itu, kata dia, nantinya akan mencari bukti-bukti atas terjadinya kasus pelanggaran HAM masa lalu.
SUMBER
