NUSANEWS - Pengamat Politik Igor Dirgantara menilai langkah Menkopolhukam Wiranto yang hendak membentuk tim terpadu penuntasan kasus HAM lama hanya sekadar langkah politik pemerintah jelang Pilpres 2019.
Hal itu dinilai langkah yang sama seperti Pilpres 2014 yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo.
"Hal seperti ini selalu ada di saat Prabowo Subianto menjadi capres di perhelatan pemilu seperti di 2014. Pembentukan tim gabungan ini jelang Pilpres 2019 lebih terasa aroma politisnya ketimbang keinginan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yg mentok di Kejaksaan Agung," kata Igor kepada Kricom, Rabu (8/8/2018).
Ketidakseriusan pemerintah dalam mengusut kasus pelanggaran HAM saat ini dinilai cukup terlihat. Bahkan beberapa kasus baru pun masih sulit diungkap.
"Enggak usah kasus Munir, kasus Novel Baswedan saja sampai sekarang belum bisa diungkap," paparnya.
Untuk kasus pelanggaran HAM dinilainya memang cukup cocok untuk digoreng para politikus. Sebab saat kejadian 1998, Prabowo pernah menempati posisi strategis di TNI AD.
"Penilaian publik akan mengarah pembentukan tim terpadu itu ritual politik untuk menghantam langkah Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Tetapi Pengadilan sudah menyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM oleh Prabowo. Namun saat peristiwa itu terjadi, Pak Wiranto adalah Panglima TNI," kritiknya.
SUMBER
