NUSANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah umum di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (25/9).
Membawakan tema Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani memberikan pemaparan di hadapan puluhan mahasiswa.
Sri Mulyani menjelaskan, mahasiswa harus tahu bahwa isu barang milik negara sebenarnya jauh lebih dalam jika dibandingkan isu ekonomi lain. Sehingga wajar, Sri Mulyani mengaku cerewet jika membahas soal barang milik negara.
"Kalau saya sering agak cerewet bukan karena saya perempuan, tapi itu memang karena mandat Undang-undang bahwa dalam setiap rupiah yang kita belanjakan dan sudah menjadi barang milik negara harus dilaporkan, didayagunakan, dinilai tambahkan," jelasnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menkeu harus mengelola barang milik negara dengan baik meliputi merencanakan, mengelola, mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan dan harus memberikan nilai tambah pada barang milik negara.
"Barang milik negara adalah bagian dari kekayaan negara. Kekayaan negara itu seluruh kekayaan hayati nonhayati baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan negara adalah seluruh hayati nonhayati, berwujud tidak berwujud, bergerak tidak bergerak, yang dikuasai dan dimiliki negara," jelasnya.
Menurutnya sampai saat ini masih ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu mengadministrasikan dan mengelola barang milik negara.
"Ada kementerian lembaga yang membangun, meminta anggaran, kemudian dia membelanjakan sesuatu dapat barang milik negara, habis itu dia tidak mau mengadministrasikan dan mengelolanya.
Dia pingin dikasihkan ke daerah dan daerahnya bilang 'ah saya nggak mau karena saya tidak ikut membangun'.
Jadi barang itu menjadi barang yang belum ditentukan statusnya. Sering terjadi tidak sinkron. Muncul menjadi temuan BPK," tegasnya.
Masalah yang masih sering terjadi, banyak lembaga yang rajin meminta anggaran untuk membangun tetapi tidak mampu memelihara dan bahkan tidak terlalu peduli dengan pemeliharaan.
"Untuk kita yang namanya mengelola barang milik negara tidak hanya sisi maintenance, proses perencanaan jadi penting," pungkasnya.
