NUSANEWS - Presiden Joko Widodo mengaku pusing, karena kasus sengketa tanah terjadi di begitu banyak wilayah di Indonesia. Sebab, banyak daerah yang kepemilikan lahannya tidak jelas.
Mantan Gubernur DKI ini meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menangani masalah tersebut. Dengan cara, segera menerbitkan sertifikat tanah untuk seluruh lahan rakyat di Indonesia.
"Saya enggak mau lagi dengar masalah sengketa lahan. Pusing saya dengarnya," ujar Jokowi dalam pembagian 4.000 sertifikat tanah untuk warga Depok di Lapangan Pemancar RRI, Depok, Jawa Barat, Kamis 27 September 2018.
Menurut Jokowi, BPN saat ini, dibebani tugas menerbitkan hingga tujuh juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia setiap tahun sejak 2017. Hal itu harus dilakukan, supaya target penerbitan 80 juta sertifikat tercapai.
"Saya perintahkan ini sejak 2017. Karena, tidak bisa kalau seperti ini terus. Masyarakat bisa bertengkar, karena sengketa-sengketa," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, target juga harus dipenuhi, sehingga masyarakat bisa hidup rukun. Jokowi yang juga capres petahana di Pilpres 2019 ini mengaku ingin tenang bekerja membangun negara tanpa terganggu, karena harus menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat.
"Enggak bisa saya bekerja seperti itu," ungkapnya. .
Dalam pembagian kali ini, sertifikat yang diserahkan adalah untuk Kelurahan Cimpaeun (207), Cilangkap (1180), Duren Mekar (213), Pondok Jaya (1500), Bojong Sari Baru (150), Cinangka (400), serta Kedaung (350).
SUMBER
