NUSANEWS - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal pilihan politiknya pada Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam program 'Primetime News' di Metro TV, Kamis (27/9/2018).
Mahfud MD mengatakan, dirinya tidak akan menyampaikan secara langsung terkait pilihan politiknya.
Kendati demikian, dirinya memastikan tidak akan golput di Pilpres mendatang.
"Pemilu itu adalah keniscayaan yang disediakan oleh konstitusi, agar setiap warga negara menggunakan hak politiknya, sama dengan saya punya pilihan juga," kata Mahfud MD.
"Cuma akan lebih bijaksana pilihan itu untuk saya, disimpan sendiri sekurang-kurangnya sampai beberapa bulan kedepan," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, dengan tidak menyampaikan secara langsung dukungan politik ke satu pasangan calon lebih berdampak positif.
"Agar lebih terlihat atau lebih dirasakan sebagai pemilih yang juga netral. Agar tidak mempengaruhi orang yang sudah punya hitung-hitungan sendiri," jelas Mahfud.
"Saya pun sudah punya hitung-hitungan sendiri dan saya pasti akan memilih, cuma siapa pilihannya itu nanti saja," sambung dia.
Mahfud menekankan, dirinya tidak akan memberitahu pilihan politiknya hingga pilpres dilakukan.
"Mungkin malah sampai ke bilik suara sampai TPS (Tempat Pemungutan Suara), saya tidak perlu memberitahu kepada orang lain. Tapi pasti saya memilih karena itu hak bagi saya," tandas Mahfud.
Sebelumnya diberitakan Surya Malang, Mahfud MD memastikan tak akan golput di pilpres mendatang.
"Saya pasti memberikan dukungan. Saya tidak akan golput. Pasti punya pilihan. Namun, saya belum mengumumkan. Nanti lah kami umumkan," kata Mahfud di Seminar #2019PilpresCeria yang diselenggarakan di Surabaya, Senin (17/9/2018).
Menurutnya, perbedaan pandangan pemilu, bukan alasan realistis untuk bermusuhan.
Sebab, pemilu di sistem adalah sebuah keniscayaan yang wajib dilakukan di sistem demokrasi.
Pemilu, hanya sebuah sistem yang digunakan untuk mencari pemimpin di event 5 tahunan.
Sehingga, selayaknya tidak digunakan sebagai dasar untuk bermusuhan.
"Pada saat Indonesia berdiri dulu, ada yang menolak dan menerima demokrasi sebagai sistem negara. pada saat itu yang mengusulkan adalah Bung Karno namun ditolak dan mengusulkan sistem kerajaan," kata Mahfud di awal penjelasannya.
Namun, melalui jalannya musyawarah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), akhirnya memutuskan memilih sistem demokrasi.
Dari 61 anggota, 54 memilih demokrasi, 6 orang memilih kekerajaan, sisanya abstain.
"Kesepakatan ini sudah menjadi dasar sehingga keniscayaan," kata Mahfud MD yang juga Guru Besar Universitas Islam Indonesia ini.
Sementara itu, Pemilu adalah implementasi demokrasi yang paling nyata. Baik Pemimpin di lembaga legislatif maupun eksekutif.
"Oleh karena itu pemilu adalah keniscayaan di dalam negara demokrasi yang kita anut," jelasnya.
Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin negara dalam 5 tahun.
"Sehingga, tak penting bermusuhan karena even lima tahunan kita bermusuhan lebih lama," katanya.
Ia pun berharap masyarakat untuk tak golput.
"Jangan golput, karena menguntungkan yang pragmatis. Yang pragmatis akan menjadi penentu, bukan yang idealis. Marilah memimpin dengan semangat keceriaan," katanya.
"Saudara memilih atau tidak memilih, tetap pemilu akan berjalan. Namun, di tiap pemilu yang dipertaruhkan adalah Indonesia, baik sebagai bangsa maupun negara. Jangan sampai karena ajang lima tahunan, kita berantem," ujarnya.
SUMBER
