NUSANEWS - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sodik Mujahid, angkat bicara terkait kabar adanya penjarahan di daerah terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
Menurut Sodik, penjarahan terjadi karena kesalahpahaman masyarakat atas instruksi Pemerintah yang memperbolehkan warga mengambil makanan dan minuman.
Ia yang juga membidangi masalah sosial itu menyebut penjarahan tersebut dilakukan warga atas "rekomendasi" pemerintah menjadi bukan langkah yang tepat.
"Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," kata Sodik, Senin (1/10/2018).
Sodik pun menyoroti ketidaksiapan pemerintah dalam mengirimkan bantuan logistik korban gempa dan tsunami di Palu.
Padahal, seharusnya pemerintah bisa lebih memilih kata yang pas, sehingga tidak disalahartikan warga, di mana terkesan membolehkan mereka menjarah minimarket/swalayan.
"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan. Angin atau arahan tersebut juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melalukan suply logistik kepada korban," tandas Sodik.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi berita yang menyebutkan bahwa pemerintah mengizinkan warga mengambil barang dari toko-toko pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Tjahjo menjelaskan, dalam rapat dengan Pemda setempat, ia meminta agar Gubernur Sulawesi Tengah secepatnya membantu masyarakat dengan memfasilitasi pembelian makanan dan minuman dari toko-toko.
Dengan kata lain Pemerintah daerah perlu membayar dahulu makanan dan minuman baru kemudian dibagian ke warga.
"Dalam rapat saya minta Pemda memfasilitasi pembelian minuman dan makanan di toko yang menjual. Berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit," ujar Tjahjo kepada awak media, Minggu, 30 September kemarin.
"Cari yang punya toko dibeli dulu dan saya minta pengawalan Satpol PP dan Polri, kemudian bagikan makanan tersebut," ujarnya.
SUMBER
