NUSANEWS - Presiden Joko Widodo berjanji mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa di 2019. PKS mengapresiasi rencana program Jokowi itu.
"Membawa dana negara ke desa/kelurahan bagus. Ekonomi bisa muter di bawah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).
Namun, Mardani mengingatkan agar program itu diiringi dengan perencanaan matang. Jika tidak, lanjut dia, dana tersebut rawan disalahgunakan.
"Tanpa perencanaan yang matang dan tanpa koordinasi dengan sektor lain, misal UMKM atau perindustrian atau pertanian atau pihak swasta, usaha bagi-bagi uang di desa dan kelurahan ini justru membuat sasaran pembangunan tidak tepat sasaran," jelasnya.
Mardani enggan mengomentari soal apakah kebijakan Jokowi tersebut terkesan politis jelang Pilpres 2019. Dia menyerahkan ke masyarakat yang akan menilai.
"Biar masyarakat yang menilai. Tapi keputusan apapun yang dibuat Presiden akan dinilai publik," ucap Mardani.
Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.
"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, hari ini.
SUMBER
