NUSANEWS - Pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto soal pemindahan Kedutaan Besar Australia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem menuai polemik dan sorotan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi respons atas persoalan tersebut.
Fahri Hamzah juga menuturkan, sebetulnya ada dua hal terkait persoalan ini. Pertama, soal posisi Indonesia terhadap Israel.
"Indonesia, siapa pun dia, pejabat atau apa pun mustahil mengakui Israel sebagai negara," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).
Fahri menegaskan hal itu mustahil terjadi karena konstitusi, maupun Bung Karno sudah menunjukkan bahwa melawan Israel adalah politik bangsa Indonesia. Mantan wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Prabowo sebagai seorang sapta marga tahu posisi Indonesia.
"Saya kira Pak Prabowo mengerti ini ya, dia kan seorang saptamargais yang tahu posisi negara RI," ungkap Fahri.
Kedua, lanjut Fahri, Israel tengah melobi sejumlah negara agar mendukung rencananya memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Pemindahan kantor kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan bentuk dukungan tersebut.
Bagi Fahri, dukungan negara lain kepada Israel bukan urusan Indonesia. "Itu saya kira bukan urusan kita. Dan memang bukan urusan kita, tetapi kita tahu oh Australia begini rupanya. Saya kira itu tidak ada masalah," katanya.
Fahri juga menyatakan tidak ada masalah jika Presiden Jokowi menyatakan juga bahwa itu merupakan urusan Australia. Sebab, itu tidak ada urusan sama Indonesia.
"Kalau Pak Jokowi mengatakan itu urusannya Australia, ya memang urusan dia. Emang kita diminta pertanggungjawaban dan diminta pendapat? Engga diminta kok. Tapi, sebagai sebagai tetangga oh ternyata Australia begitu. Ya udah itu aja kok," katanya.
Begitu juga Prabowo, kata Fahri, tentu tidak menjadi persoalan. Apalagi, Prabowo belum menjabat sebagai presiden. "Dia (Prabowo) cuma bilang itu urusannya Australia. Kalau kita jelas yang pertama tadi posisinya. Tidak mungkin berubah," ungkap Fahri.
SUMBER
