NUSANEWS - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Selain strategi pemilu, keputusan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 juga ikut dibahas.
Yusril meyakini kader serta pengurus PBB tidak mempermasalahkan keputusannya sebagai tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurutnya saat pertemuan dengan caleg dan pengurus DPW PBB se-Jawa Barat di Bandung pada Jumat (9/11/), ia telah menjelaskan bahwa keputusan menjadi kuasa hukum sepenuhnya karena profesi dan tidak berkaitan dengan politik.
Saat itu, sambung Yusril, hampir tak ada perdebatan yang substansial dari caleg dan pengurus PBB se-Jabar terkait keputusannya.
“Masalah itu saya jelaskan sejelas-jelasnya dan boleh dikatakan hampir tidak ada perdebatan yang substansial,” jelas Yusril kepada wartawan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (12/11).
Rakornas PBB rencanya berlangsung pada awal Desember 2018. Menurut Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor sejumlah hal yang dibahas, diantaranya soal kesiapan partai menghadapi Pemilu 2019, dukungan PBB untuk capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 dan keputusan Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf. Di Rakornas nanti DPP juga mendengarkan aspirasi DPC, DPW terkait materi yang akan dibahas.
SUMBER
