NUSANEWS - Pemerintah Kabupaten Cianjur akhirnya angkat bicara terkait Kabar penangkapan Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar dalam OTT KPK, Rabu (12/12/2018).
Kabag Humas Pemkab Cianjur Gagar Rusganda menyatakan, pihaknya mengaku sudah mengetahui kabar penangkapan bupati itu melakui media-media online.
Akan tetapi, pihaknya masih belum mau mempercayai pemberitaan yang sudah tersebar itu.
“Sudah mendengar, tapi baru dari media-media online yang sudah tersebar di masyarakat,” ucap Gagan kepada awak media di Kantor Setda Kabupaten Ciajur, Rabu (12/12).
Karena itu, pihaknya mengaku masih lebih dulu menunggu konfirmasi masi resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
“Kami masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK,” lanjutnya.
Gagan menyebut, pagi tadi, Bupati Cianjur masih berkantor di Pendopo Cianjur.
“Pagi tadi masih ada. Masih di pendopo,” katanya.
Akan tetapi, selanjutnya, pihaknya tidak mengetahui persis keberadaan anak mantan Bupati Cianjur dua periode sebelumnya, Tjetjep Mochtar Soleh itu.
Gagan menambahkan, kali terakhir, Irvan kemarin masih menghadiri RUPS BJB di Cianjur.
“Kemarin terkakhir ketemu, kegiatan RUPS BJB di Cianjur,” bebernya.
Kendati demikian, kata Gagan, pihaknya memastikan seluruh proyek dan program Pemkab Cianjur tetap akan berjalan seperti yang sudah direncanakan.
“Seluruh program yang sudah direncanakan tetap berjalan,” tutupnya.
Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, tim satgas KPK menangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dalam sebuah operasi Subuh tadi, Rabu (12/12/2018).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Pojoksatu.id, KPK mengamankan enam orang diantaranya kepala dinas dan Bupati Cianjur.
KPK sudah lama mengendus adanya rencana transaksi suap yang dilakukan kepada pejabat Cianjur itu.
“Ada Bupati dan Kepala Dinas,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Informasinya akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.
Hingga setelah dilakukan pengecekan di lapangan terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk Kepala Daerah.
KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati.
Enam orang yang diamankan itu terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Bidang, dari unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan pihak lain.
Dari operasi senyap itu, tim satgas juga mengamankan uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah itu.
Sementara, sumber internal Pemkab Cianjur yang tak mau disebutkan namanya, kepada PojokSatu.id mengaku bahwa bupati sudah diincar sejak Selasa (11/12) malam.
Sang sumber menyebut, ditangkapnya Bupati Cianjur itu diduga terkait pemotongan dana pembangunan sekolah se-Cianjur.
Bupati, diduga memotong sebanyak 30 persen dari setiap sekolah yang mendapat bantuan dana tersebut.
“Kabarnya gitu (pemotongan dana rehabilitasi sekolah),” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kabar itu diperkuat dengan banyaknya kepala sekolah yang mengeluh karena dipaksa menyerahkan 30 persen dana yang diterima.
“Sudah lama sebenarnya. Lebih banyak di Cianjur Selatan,” beber dia.
Para kepala sekolah itu, lanjutnya, akhirnya terpaksa mengurangi bahan-bahan bangunan untuk renovasi sekolah.
Semisal ukuran besi yang dikecilkan, pengurangan semen, dan lain-lain.
“Genteng juga terpaksa pakai yang berkas. Pokoknya kualitas bahan bangunan dikurangi,” ungkapnya.
Dari total uany hasil pemotongan dana pembangunan sekolah itu, katanya, akhirnya dikumpulkan dan mencapai Rpp 1,5 miliar.
Kabarnya uang itu pula yang menjadi bukti dalam OTT KPK tersebut.
“Makanya uang itu diserahkan hari ini. Yang jadi bukti itu. Kabarnya gitu,” jelasnya.
Sang sumber mengungkap, ada enam orang yang ditangkap dalam operaso senyap tersebut. Mereka ditangkap di Bandung dan Cianjur.
“Katanya, yang ditangkap di Bandung itu Kadisdik. Kalau bupati ditangkap di pendopo. Dijemput sama petugas KPK,” pungkasnya.
SUMBER
