logo
×

Selasa, 18 Desember 2018

Niat Ingin Jatuhkan Jokowi, PDIP Ingatkan Anies Baswedan Jangan Jadi Manusia Takabur

Niat Ingin Jatuhkan Jokowi, PDIP Ingatkan Anies Baswedan Jangan Jadi Manusia Takabur

NUSANEWS - PDIP angkat bicara menganggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bertekad akan mengulang kesuksesan Pilkada DKI 2017 lalu di tingkat nasional, yakni Pilpres 2019.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pun mengingatkan Anies agar tak menjadi manusia yang takabur.

Demikian disampaikan politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

“Kita jadi manusia, tidak boleh takabur. Semua mesin partai sedang berjalan,” sindir Prasetyo.

Menurutnya, pertarungan Anies di Pilkada DKI 2017 yang pada saat itu melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbeda dengan petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres mendatang.

“Pak Jokowi ini dan Pak Ahok kan beda. Satu kasar, satu halus,” beber Prasetyo.

Prasetyo yang juga ketua DPRD DKI menambahkan bahwa warga Jakarta sudah cerdas menilai pemimpin yang benar-benar bekerja melakukan pembangunan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat pernyataan yang terkesan menyerang Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan anak buah Jokowi itu saat berpidato dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).

Anies bercerita, di Pilkada DKI lalu, banyak yang menilai dirinya dan Sandiaga Uno tak akan bisa menang dari pasangan Ahok-Djarot yang diusung PDI Perjuangan.

Hal serupa juga dialami Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Hasil survei sejumlah lembaga bahkan masih menempatkan Jokowi-Ma’ruf di atas mereka.

Saat itu, disebut Anies sebagai ajang berkumpul dan mulai membuat gerakan perubahan.

“Pesimisme diempaskan ke kita dan alhamdulillah kerja iklas, kerja tuntas mengantarkan kita ke kemenangan di Jakarta,” kata Anies.

Ia lantas melanjutkan dengan cerita soal satu per satu janji kampanye yang kemudian ditunaikannya. Salah satuanya DP Rp0 dan penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Yang dulu dianggap tidak mungkin terlaksana, DP Rp0 dikatakan tidak mungkin justru terlaksana hari ini,” beber Anies.

Termasuk menutup lokalisasi prostitusi yang sama sekali tak membutuhkan pengerahan massa.

“Yang dibutuhkan hanya selembar kertas dan tanda tangan,” lanjutnya.

Mantan Mendikbud itu lalu berterima kasih kepada Prabowo karena telah diberi kesempatan untuk menjalankan tugas di DKI.

Menutup pidatonya, Anies pun kemudian mengacungkan dua jari ke atas, dan mengatakan beberapa patah kata penutup.

“Semoga apa yang dimenangkan diDKI dua tahun lalu, bisa berulang dilevel nasional,” harapnya.

Dilaporkan Pendukung Jokowi-Ma’ruf ke Bawaslu RI

Sementara, atas acungan dua jarinya itu, Anies dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Relawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR).

Mereka muntut agar mantan pasangan Sandiaga Uno itu diberi sanksi karena diduga melanggar Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Dalam pasal 281 disebutkan, pejabat publik harus cuti saat kampanye, Anies hadir di acara itu di jam kerja,” kata Jurubicara GNR Agung Wibowo Hadi di gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

Dijelaskan, sesuai dengan Pasal 281, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Ketentuan pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ketentuan ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, sambung Agung, pada acara tersebut, Anies secara terang-terangan menunjukan simbol jari yang identik dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Menurut Hadi, ini adalah presiden buruk bagi Indonesia dimana pemimpin tidak memberikan contoh agar mematuhi perundang-undangan.

“Kami hanya mengingatkan agar pejabat publik mematuhi peraturan, bahwa pemimpin sepatutnya memberikan contoh bagi rakyatnya,” imbuhnya.

Agung menambahkan, terlebih Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang notabene sebagai barometer Indonesia.

“Masa tidak patuh sama UU,” tutupnya.


SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: