Ternyata Ini Sejarah dan Penyebab OPM Ingin Papua Barat Merdeka

NUSANEWS - Penyerangan yang mengakibatkan 31 pekerja proyek pembangunan Trans-Papua diakui dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu disebut merupakan perjuangan dan tuntutan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada Indonesia untuk memerdekakan Papua Barat.

Menanggapi pernyataan tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto memastikan bahwa tidak perlu ada yang didengarkan dari pernyataan OPM itu.

Demikian disampaikan Soleman B. Ponto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL (grup PojokSatu.id), Rabu (5/12/2018).

“Itu kan kata OPM, kan rakyat Papua bukan cuma OPM. Jadi tidak usah didengar apa kata OPM,” katanya.

Ponto menyebut, permasalahan tersebut sudah ada sejak 1 Mei 1963. Yakni ketika PBB memutuskan Papua resmi menjadi bagian Republik Indonesia.

Sejak keputusan itu, ada beberapa kelompok masyarakat Papua yang tidak sepakat.

Alhasil, mereka melancarkan perlawanan melallui OPM yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda pada 1 Desember 1961.

“Ini kan bukan barang baru, tapi sudah ada sejak Papua masuk jadi wilayah Indonesia tahun 1963,” jelasnya.

Ponto memastikan, bahwa masih banyak rakyat Papua yang ingin tetap bersama Indonesia.

Sehingga sudah selayaknya Papua dibangun dan disejahterakan oleh pemerintah.

“Ya harus terus menggalang dan membangun Papua. Apapun resikonya Papua tetap harus dibangun,” tegasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka menolak disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Sebaliknya, mereka malah menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.

“Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB, KKSB dan lain-lain,” kata Sebby.

Sebaliknya, apa yang mereka lakukan selama ini diklaim hanya sebagai perjuangan untuk memerdekakan Papua.

“Kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua,” tegasnya.

Terkait tewasnya 31 pekerja proyek pembangunan Tran-Papua, Sebby mengakui pihaknya bertanggungjawab atas peristiwa tersebu.

Untuk itu, satu-satunya jalan keluar dan solusi yang bisa meredakan segala masalah di Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa.

Bukan dengan pembangunan jalan Trans-Papua maupun pembangunan infrastruktur lainnya.

“Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh,” imbuhnya.

Tak hanya itu, OPM juga menuntut agar semua pembangunan infrastruktur segera dihentikan.

“Dan, segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua,” tuntutnya.

Tak hanya itu, jubir organisasi dengan bendera Bintang Kejora itu bahkan menyatakan siap berperang dengan Indonesia melalui TNI dan Polri.

“Menyatakan Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka bersiap melawan TNI dan Polri,” tantangnya.

Sebby Sanbom menyebut, Distrik Mbua sampai Habema adalah medan perang TPNPB. Bukan Distrik Dal Yigi dan lainnya.

“Jangan menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua,” ucapnya ditujukkan ke TNI-Polri.


Sebby mengungkap TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kenyam, Kabupaten Nduga, Selasa (4/12) kemarin.

TNI-Polri, menurut dia, mengerahkan lima helikopter, empat milik TNI Angkatan Udara dan satu milik Polri.

Sebby mengatakan dalam serangan itu dijatuhkan bom peledak kapasitas besar. Dua di antaranya tak meledak dan dua lainnya meledak di udara.

Tak hanya itu, sebutnya, Polri juga mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan memburu milisi TPNPB.

“Tak satu pun bom yang dijatuhkan menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB,” imbuh Sebby.


SUMBER

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter