NUSANEWS - Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden akan diselenggarakan serentak dua bulan lagi, 17 April mendatang.
Semakin mendekati waktunya, atmosfer politik nasional kian panas.
Buzzer media sosial yang marak kerap dianggap sebagai penyebar berita bohong (hoaks) atau berita palsu (fake news), turut meningkatkan polemik di dunia maya.
Tahukah anda sebagian buzzer dibayar mencapai ratusan juta rupiah?
"Dapat uang masing-masing Rp 100 juta minimal untuk bos-bosnya. Bisa lebih. Mereka proyekan sampai pilpres selesai," ungkap Andi, seorang buzzer profesional yang mendapat order pada pilpres 2019 saat ditemui Tribun Network di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pertengahan Februari 2019.
Para buzzer akan mengelola akun media sosial, lalu membuat konten serta menyebar melalui akun-akun tersebut.
Kata kunci dan hal terpenting bagi buzzer adalah menjalankan tugas sesuai order lalu melaporkan kepada pemesan.
Jumlah akun dan seberapa luas sebaran informasi tidak sedemikian perlu.
Bahkan berita bohong atau benar, bukan persoalan.
"Hoaks atau tidak, mereka tidak peduli, yang penting sudah kerja," ujar Andi.
Saat ditemui, Andi mengenakan kaos dan celana panjang bahan berwarna hitam.
Sembari duduk di kursi panjang, suaranya mulai pelan, badannya mulai condong ke arah jurnalis Tribun, seperti berbisik, saat mengungkap dana yang diterima para bos buzzer.
Sistem pembayaran dan besarnya upah buzzer diklasifikasi berdasarkan tingkatan.
Setingkat supervisor akan dibayar Rp 7 juta per bulan, disertai fasilitas kos atau kontrakan serta uang pulsa.
Kemudian, buzzer yang berada di tingkatan mandor dibayar Rp 3 juta per bulan.
"Untuk kasta terendah itu Rp 300 ribu. Kalau untuk customize, per hari Rp 100 ribu. Orang-orang ini dibayar karena rajin online. Tugasnya hanya untuk menyebar konten," kata Andi.
Andi masuk buzzer sejak tahun 2011 untuk misi mengawal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012.
Ia kemudian turun gelanggang dunia medsos juga pada Pilkada Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 ini.
Menurutnya, terdapat empat bos besar yang dia kenali dan bermain di dunia maya. Keempat orang tersebut adalah, berinisial, YP, W, NS dan P.
Mereka memiliki ribuan pengikut di akun Twitter dan Facebook.
"Ada yang ahli IT, ada yang orang partai juga, ada yang memang didikan Buzzer salah satu partai politik," ujar Andit.
Terkait Pilpres dan Pileg 2019, Andi menuturkan, pemain buzzer umumnya melanjutkan pekerjaan sejak Pilgub DKI Jakarta tujuh tahun silam.
"Semuanya orang lama dari Pilkada Jakarta 2012. Sekarang, mereka ikut lagi dengan mendukung pasangan yang berbeda-beda," ucap Andi, pria berjenggot ini.
Saat ini, Andi sedang bekerja di salah satu tim pemenangan. Ia enggan menyebut capres yang didukung.
Namun dia menjelaskan, akun-akun politik sering menyertakan medsosnya dalam perdebatan.
Ruli, koordinator tim Buzzer dari tim pemenangan satu calon presiden, mengaku cukup kerepotan menghadapi militansi buzzer dari salah satu partai politik pengusung pasangan calonnya.
Seringkali buzzer dari parpol tersebut, tidak menempuh tabbayun atau cek dan ricek mengenai konten yang disebar.
"Ya gitu. Militansi yang lebih sering merepotkan. Mereka jarang ngecek soalnya," kata Ruli.
Buzzer militan tersebut, biasanya menyebarkan konten secara sporadis yang kontennya menjelekkan kubu lawan, apapun bentuknya.
Saat didebat kubu lawan, Buzzer militan itu keluar dari isu yang sebelumnya ia jabarkan.
Ia pun menyadari hal tersebut dan menjadi kritik kepada tim pemenangannya karena ada tuduhan hoaks dari kubu lawan.
"Pokoknya jelek aja. Tapi, kalau lagi menyebarkan yang kita mau, mereka sangat membantu," ucap Ruli.
Tim pemenangan yang diikutinya menyewa Buzzer profesional untuk ikut berperang dalam Pertarungan Udara selama Pilpres 2019.
"Ada. Kita sudah bayar di awal. Jadi, sekarang tidak ada bayar-bayar lagi," jelasnya.
Buzzer profesional ini diberi target untuk membuat trending topics di beberapa isu yang menarik dan cukup berat.
Mereka, juga memiliki target untuk menyebarkan ribuan cuitan Twitter atau share medsos via Facebook atau instagram setiap harinya.
Seluruh akun yang terdaftar dalam tim profesional itu, akan diawasinya dan koordinator lainnya.
"Kalau yang profesional ada targetnya masing-masing. Tapi, kalau dari partai politik, beda soalnya mereka juga harus menyebarkan konten yang diminta dari partai. Saya tidak terlalu terlibat kalau di sana," urainya.
Buzzer dalam bahasa Inggris berarti lonceng atau alarm.
Di Indonesia mempunyai arti kentongan, alat tradisional digunakan untuk mengumpulkan warga pada saat terdapat pengumuman atau berita penting, seperti bencana.
Pada media sosial, buzzer disebut sebagai orang yang memanfaatkan akun media sosial menyebarluaskan informasi, atau berpromosi produk, jasa, kegiatan, bahkan orang atau organisasi.
Buzzer yang memiliki banyak teman atau pengikut (follower) akun medsos, mampu mempengaruhi follower sesuai informasi yang dia sebar, maka dia disebut influencer.
Buzzer akan berpromosi secara terus-menerus melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, tulisan (mikroblog) hingga video blog (vlog).
Buzzer biasanya mempunyai tarif, bukan gratisan. Semakin banyak followernya atau bisa juga influence dan engagementnya bagus, bisa kian mahal harganya.
Terkait tahun politik, para buzzer banyak menerima tawaran politik. Misalnya mempromosikan dan mendukung capres 01 atau capres 02, atau partai politik, atau calon legislatif.
Maraknya buzzer politik yang muncul belakangan ini menyebabkan istilah buzzer seakan-akan berkonotasi negatif.
Padahal tidak demikian adanya. Buzzer juga banyak yang berperan positif.
Bukan Capres
Terkait adanya jasa buzzer, tim sukses dua pasangan calon presiden mengatakan tidak terlibat, termasuk dalam hal pendanaan.
Ketua Gugus Tugas Kampanye Direktorat Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Garda Maharsy menjelaskan, pihaknya tidak mendanai buzzer secara profesional di luar dari tim pemenangan.
Garda mengatakan orang yang dipekerjakan secara profesional adalah orang-orang yang ada di balik akun resmi tim pemenangan TKN yang sudah terdaftar.
Di luar itu, tidak ada alokasi dana
"Saya rasa tidak ada. Kami juga tidak pernah menyewa tim buzzer mana pun dari luar," katanya.
Namun Garda menduga bisa saja hal tersebut dilakukan relawan dan masyarakat yang memiliki kecintaan dengan pasangan calon Jokowi-Maruf.
Para relawan tersebut, dibebaskan untuk mencari dana secara mandiri dalam melakukan gerakannya.
"Kalau ada relawan yang mau, ya silakan. Tapi, kalau dana dari kami tidak ada," ucapnya.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Direktur Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno, Vasco Rusemy.
Ia membantah seluruh anggapan tentang pihaknya menyewa buzzer profesional.
Menurutnya, pembela Prabowo-Sandiaga murni atas dasar kecintaan terhadap pasangan tersebut. Tidak ada yang dibayar BPN.
"Tidak ada yang kami bayar. Perjuangan mereka murni atas dasar kecintaan terhadap pasangan Pak Prabowo-Sandiaga," kata Vasco.
Bekerja Pakai Target
Meskipun tim buzzer tidak memilah-milah informasi yang akan disebarnya berdasar fakta kebenaran ataukan bohong, dalam kerja, penilaiannya akan kinerja cukup ketat.
Buzzer yang tidak mendapatkan respon dari akun warga net (netizen), setidaknya sebanyak 20 akun lain dan terulang hingga lima kali, maka ia dianggap gagal dan akan sanksinya diberhentikan.
Begitu juga dengan buzzer yang tidak memenuhi kuota untuk mengunggah konten.
"Kalau akunnya dihapus oleh Twitter atau Facebook, biasanya masih bisa diakali. Tapi kalau sudah tidak produktif, ya dipecat langsung. Mandornya akan cari yang lain," tutur Andi.
Mengenai siapa penyandang dana, Andi meminta untuk tidak dikutip nama jelasnya.
Ia mempersilakan Tribun Network untuk memberi rujukan atau clue nama besar dari partai politik, pendukung kedua calon presiden.
Mereka yang ikut turun tangan dalam pertarungan udara memiliki jabatan penting di partai politik seperti ketua DPP, wakil sekjen, hingga ketua partai tingkat daerah.
Tidak jarang, mereka yang membayar berprofesi sebagai pengusaha yang bersedia menggelontorkan dananya kepada relawan dan tim udara yang sudah dibentuk sebelumnya.
"Dana dari pengusaha, masuknya ke relawan atau ke bos buzzer langsung," ucapnya.
Tidak semua buzzer bekerja atas imbalan uang. Ada juga sukarela atas dasar kepentingan ideologis.
Rama, bukan nama sebenarnya, misalnya, mendalami politik pasca-Pilpres 2014.
Ia kemudian tertarik menuangkan isi pemikirannya melalui media sosial. Ia lalu terhubung kepada seseorang petinggi partai politik.
Status sebagai simpatisan dan kader partai lantas menjadikannya buzzer bagi partai.
"Saya mulai aktif sebagai buzzer pada 2017, ketika Pilkada DKI Jakarta. Saat itu sebatas mengedit teks, dan setelah itu membuat konten, narasi, meme, dan posting ke medsos," ujar Rama saat ditemui Tribun Network di Depok, Jawa Barat, Sabtu (16/2/2019).
Adapun konten buatannya yakni menyerang Gubernur DKI Jakarta saat itu, dan membeber keburukan pemerintah secara lebih luas.
"Saya enggak pernah didikte sama orang partai. Yang penting saya menyerang Axxx dan rezim dengan jalan seperti itu," lanjutnya.
Rama mengatakan kegiatannya sebagai buzzer yang dilakukannya sejak dulu tidak sepenuhnya mengarah ke Pilpres.
"Instruksi dari atas, enggak mau kami terlalu fokus ke Pilpres. Kami serang rezim, kami angkat citra partai, menangkan partai di Pileg," kata Rama.
Sejak menekuni pekerjaan buzzer politik bagi parpol, Rama tidak pernah mendapatkan bayaran uang.
"Kami itu bekerja secara ideologis. Dari awal memang diseleksi siapa yang cocok untuk terjun ke pekerjaan ini, istilahnya di-brainstorm," kata Rama.
Memang pada berbagai kesempatan, dia dan tim pernah mengajukan proposal anggaran ke pusat.
Akan tetapi, anggaran proposal itu ditujukan lebih kepada pengadaan peralatan untuk menunjang pekerjaan mereka, dan peralatan tu pun harus dikembalikan lagi pada waktu-waktu tertentu.
"Jadi begini, sebenarnya ... (menyebut nama partai--Red) itu secara organisasi hampir mau kolaps di finansial. Hanya di personal-personal enggak ada yang kolaps, mereka kaya semua. Makanya dari awal, kalau mau jadi buzzer di ... (nama partai, Red) itu kesepakatan ide, bukan kesepakatan transaksi," ujar Rama.
Penyandang Dana
Tribun menghubungi seorang pengusaha yang menyumbangkan dana kepada pasukan udara pasangan calon. Namanya Dwi, pengusaha alat kesehatan yang bertempat tinggal di Jakarta.
Dwi mengaku sudah ikut mendanai pasukan udara sejak Pilpres 2014.
"Sudah ikut sejak 2014. Saya juga kenal dengan beberapa relawan," katanya.
Dia menyebut angka Rp 2 miliar yang disumbangkan saat itu.
Untuk pilpres 2019, Dwi tidak banyak membantu seperti yang dilakukan sebelumnya. Kontribusi dia hanya memberi semampunya.
Pasalnya, bisnis yang dijalani, sedang mengalami penurunan.
"Bisnis saya sedang tidak terlalu baik. Tapi, saya tetap memberi semampunya saja," kata dia.
Pada pilpres kali ini, Dwi tidak terlalu banyak memberikan dana, tetapi, ia memiliki teknologi yang dibuatnya sendiri dan dapat dimanfaatkan tim pemenangan.
Terutama untuk meningkatkan kerja ponsel dan komputer jinjing yang dipakai para Buzzer dan relawan.
Detail teknologi yang dibuatnya, masih belum dapat dibeberkan.
"Saya belum bisa jabarkan. Tim pemenangan meminta saya untuk tidak terlalu banyak membahas soal ini ke siapa pun," ungkapnya.
Alasan dia ingin terlibat dalam kegiatan itu, tidak lain karena ingin melihat pasangan calon yang ia dukung untuk menang.
Ia mengatakan tidak ada alasan pragmatis yang menggugah dirinya.
"Tidak. Tidak ada, saya ikhlas untuk bantu atas dasar saya memang suka dengan calon ini," lanjutnya.
Ia pun tidak berharap banyak adanya timbal balik dari calon yang ia dukung ketika terpilih.
Beberapa proyek di bidang IT dan teknologi akan tetap dilakukannya di kemudian hari, baik calon itu terpilih atau tidak.
SUMBER
