DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil tindakan untuk mencegah vakumnya posisi pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi menyusul mundurnya tiga dari lima pucuk pimpinan KPK pada Jumat (13/9).
“Karena sebagian besar pimpinan KPK saat ini mundur, akan menyebabkan terjadi kevakuman pimpinan KPK sampai Desember nanti. Karena itu dengan bismillahhirramaanirrahim kami ingin menyuarakan suara kami, Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan KPK,” ujar Chaerul Umam, pegiat Forum Lintas Hukum Indonesia, Chaerul Umam dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (15/9).
Pengamat dan praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, saat ini terjadi kekosongan pimpinan di KPK sejak tiga orang pimpinan KPK mundur dan menyerahkan mandat ke Presiden sejak 13 September 2019.
“Menurut kami kondisi ini tak bisa ditemukan dalam norma hukum. Karena mundurnya kemarin mengatasnamakan pimpinan, menurut kami kelima orang ini sudah tidak memiliki kewenangan memimpin KPK. Kewenangan mereka jadi nol,” ungkapnya.
Petrus menilai, pengunduran diri pimpinan KPK ini jelas upaya memboikot tugas penegakan hukum di KPK.
“Ketika pimpinan KPK mundur tugas tugas penuntutan dan penyidikan di KPK menjadi lumpuh. Karena lumpuh, kami Forum Lintas Hukum Indonesia meminta kepada DPR dan Presiden melakukan terobosan hukum,” ujarnya.
Petrus menyatakan, ada beberapa pilihan atau opsi terobosan hukum yang bisa diambil.
Pertama, “Presiden menyatakan pembekuan KPK dengan menyerahkan tugas ke Polri atau Kejaksaan atau menunjuk Plt (pelaksana tugas),” ujar Petrus.
Kedua, Presiden dengan mendorong dilantiknya lima orang pimpinan KPK terpilih hasil seleksi Panitia Seleksi KPK dan proses fit and proper test di DPR.
“Karena kalau tidak maka akan terjadi kemacetan dan kevakuman dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” Petrus memberi alasan.
“Sekarang, tinggal bagaimana Presiden menyikapi hal ini, menyikapi hal hal yang terjadi pada hari hari terakhir di kepemimpinan KPK. Dua pimpinan di KPK sekarang tersisa Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata. Kita lihat KPK juga sudah tidak kompak lagi, ada friksi diantara pimpinan KPK,” kata Petrus.
Mantan Direktur Penyidikan Mabes Polri Alfons Loemau mengatakan, KPK saat ini lebih sibuk dengan operasi operasi tangkap tangan.
“Saat ini ada tiga orang komisioner KPK yang mundur menyerahkan mandat kepada Presiden tapi minta pengarahan. Nah, ini jadi abu abu dan membingungkan masyarakat, seolah ada arena perang tanding, saling sabot menyabot. Pimpinan KPK yang mundur itu bahasa Jawanya mokong, lepas tangan atau lempar handuk,” tudingnya.
“Kalau pimpinan KPK mau mundur mundur saja, nggak usah pakai menyerahkan mandat. Lembaga yang seharusnya dipercaya untuk penegakan hukum jadi seperti bermain politik mengadu domba di tengah masyarakat,” imbuh Alfons.
Chaerul Umam yang juga mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung menyatakan, dalam 17 tahun perjalanannya, KPK sebagai lembaga ad hoc tidak menjalankan upaya pencegahan hukum terhadap praktik-praktik korupsi.
“Dalam perjalanannya 17 tahun ini upaya pencegahan hukum ini tidak dilakukan. Juga seperti LHKPN sudah dilaporkan tapi tidak diteliti. KPK lebih banyak melakukan upaya penindakan, saat kejahatan terjadi baru dilakukan tindakan,” ungkap Chaerul Umam.
“DI KPK tidak ada SP3 (Surat Penghentikan Penyidikan Perkara). Karena KPK dilarang melakukan SP3 dan tidak ada SP3, banyak penyidikan kasus yang setelah tidak terbukti tindak pidana, kasusnya tidak bisa dihentikan,” imbuhnya.
Chaerul menengarai, banyak perkara yang macet di KPK. “Pada akhirnya tugas tugas KPK ini tak semulus seperti yang kita harapkan,” kata dia.
“Akhirnya sekarang ada upaya menyempurnakan UU KPK. Memang mungkin akan ada yang ambil keuntungan untuk melemahkan KPK. Tapi kami di Forum Lintas Hukum Indonesia tidak menginginkannya. Kami ingin ada penyempurnaan KPK dan dilakukan penguatan,” tandas Chaerul Umam. [akt]
