DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menganalisis tagar #TurunkanJokowi yang sudah menjadi cuitan terpopuler di Twitter sejak Senin (23/9) malam sekitar pukul 23:00 WIB.
Berdasarkan analisis DroneEmprit, tagar #TurunkanJokowi mulai muncul sejak pukul 11:00 dan mulai meningkat jelang tengah malam. Menurut Ismail, tren tagar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tagar #GejayanMemanggil yang terlebih dulu muncul.
"#GejayanMemanggil lebih dahulu muncul dengan volume yang tinggi. Tagar #TurunkanJokowi baru muncul jam 11:00 tgl 23 Sept. Dan tiba-tiba naik pesat pukul 21:00. Menjelang tengah malam," tulisnya lewat akun @ismailfahmi, seperti dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
Dari data tren 22-24 September kedua tagar, tampak #GejayanMemanggil lebih dahulu muncul dengan volume yang tinggi.— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) 23 de setembre de 2019
Tagar #TurunkanJokowi baru muncul jam 11:00 tgl 23 Sept. Dan tiba-tiba naik pesat pukul 21:00. Menjelang tengah malam. pic.twitter.com/v1GVYXVJK4
Gelombang Dukungan Netizen Buat Gerakan Mahasiswa
Meski sempat sama-sama menempati posisi tagar terpopuler, namun menurut Ismail volume cuitan #TurunkanJokowi masih lebih kecil dari dari #GejayanMemanggil.
Dibandingkan dengan #GejayanMemanggil volume #TurunkanJokowi masih jauh lebih kecil. pic.twitter.com/C2u7ujtIwZ— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) 23 de setembre de 2019
Menurut Ismail, tagar #TurunkanJokowi berasal dari kelompok yang berbeda dengan tagar #GejayanMemanggil. Hal ini berdasarkan pengamatan perangkat lunak penganalisis media sosial, Drone Emprit.
Kita lihat peta SNA #TurunkanJokowi. Sangat jelas ada satu cluster besar. Dengan akun-akun yang berbeda dari akun penggerak #GejayanMemanggil. pic.twitter.com/rGJP9FUjxx— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) September 23, 2019
"Tagar #TurunkanJokowi ternyata bukan bagian dari mereka yang mengangkat #GejayanMemanggil. Seperti buatan oposisi," tulisnya setelah membaca hasil analisis perangkat lunak tersebut.
Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa ada relasi yang kuat antara tagar Turunkan Jokowi dengan Gejayan Memanggil. Relasi ini menurut Ismail menandakan adanya dukungan yang kuat dari pihak oposisi pemerintah yang menggunakan tagar #TurunkanJokowi. Mereka mendukung gerakan mahasiswa yang menggunakan tagar #GejayanMemanggil. Namun, tagar #TurunkanJokowi tidak digaungkan kembali oleh akun para mahasiswa.
Ismail pun membongkar siapa saja yang memegang pengaruh terbesar dari populernya tagar ini. Ia membeberkan akun-akun yang menjadi sumber viralnya tagar tersebut.
Ini top influencer lebih lengkap untuk tagar #TurunkanJokowi. pic.twitter.com/ZFtW76ruXh— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) September 23, 2019
Ismail juga menyingkap isu yang diangkat lewat tagar yang didukung para oposisi ini. Kubu ini menggunakan kalimat dengan sentimen negatif terhadap pemerintah. Sementara perjuangan mahasiswa menekankan pada kebijakan DPR atas sejumlah aturan yang masih kontroversial.
Kelupaan.. ini top narasi yang diangkat oleh tagar #TurunkanJokowi. Silahkan dianalisis secara kualitatif, apakah ini bagian dari narasi mahasiswa. pic.twitter.com/iWMR5f8oDP— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) September 23, 2019
Ismail mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa ini akan mudah disusupi dengan agenda-agenda lain di luar tuntutan mahasiswa.
"Narasi baru di luar tuntutan mahasiswa bisa muncul baik di media sosial, atau saat orasi di lapangan," tulisnya. "Mahasiswa perlu waspada, cerdas, dan tetap damai," ia mengingatkan.
Dalam siaran pers, gerakan #GejayanBergerak mengajukan tujuh tuntutan atas aturan yang berpolemik dan telah disahkan oleh DPR. Tuntutan tersebut diantaranya menunda pembahasan ulang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), merevisi UU KPK yang baru saja disahkan, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Menolak pasal-pasal bermasalah dalam Revisi UU Ketenagakerjaan, menolak pasal-pasal dalam Revisi UU Pertanahan, rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) lekas disahkan, dan mendorong suatu proses demokratisasi di Indonesia. Tidak boleh ada lagi penangkapan aktivis dari berbagai kelompok. [cnn]
