DEMOKRASI - Secara prinsip DPP Partai Golkar tidak memiliki tenggat waktu untuk melaksanakan rapat pleno. Penegasan itu sebagaimana disampaikan Ketua Bappilu Partai Golkar, Nusron Wahid.
Nggak, kita gak ada tenggat-tenggat," ujarnya di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Hanya saja, Nusron menyebutkan memang ada anjuran untuk rapat pleno dilaksanakan secara rutin. Terutama, tidak lama lagi akan ada agenda politik yang harus diputuskan Partai Golkar.
Kan banyak agenda-agenda politik. Minimal Oktober kan sudah harus penetapan pimpinan MPR sama pimpinan DPR," jelasnya.
Sambungnya, jadwal rapat pleno diatur dalam surat keputusan (SK) organisasi Partai Golkar dengan register 148/2016.
"Berdasarkan peraturan organisasi SK 148 2016 mengatakan rapat pleno harus dilaksanakan minimal setidak-tidaknya dua bulan sekali," pungkasnya.
SUMBER
