DEMOKRASI.CO.ID - Sikap politik Partai Gerindra semakin jelas. Di hadapan 4.000-an kader dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) kemarin (16/10), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya untuk bekerja dalam pemerintahan demi keutuhan NKRI.
’’Prinsipnya, Pak Prabowo siap bekerja sama demi keutuhan dan persatuan bangsa,’’ tutur Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo, setelah mengikuti rapat tertutup di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Dia membeberkan tiga sikap politik yang disampaikan Prabowo. Di antaranya, mantan Danjen Kopassus itu telah menyerahkan konsepsi terkait dengan pembangunan Indonesia yang tangguh. Fokusnya pada ketahanan pangan, energi, serta pertahanan dan keamanan negara. Itu termasuk dalam visi-misi ”Indonesia Menang” yang menjadi fokus pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.
Sikap kedua, Prabowo mempersilakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk mengadopsi konsepi tersebut selama lima tahun mendatang. Itu merupakan sumbangsih dan saran untuk membawa Indonesia yang lebih baik lima tahun mendatang. ”Jika tidak dipakai pun, tidak masalah. Kami tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI,” papar Dahnil.
Sikap ketiga terkait dengan komitmen Prabowo untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kata Dahnil, akhir-akhir ini Prabowo gencar melakukan silaturahmi dan komunikasi untuk mencapai musyawarah mufakat demi kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyatakan, rapimnas kemarin memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina. Prabowo diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan keputusan politik Gerindra. Termasuk, memilih berada di dalam pemerintahan atau menjadi oposisi. ”Apa pun yang diputuskan, kader Gerindra siap di belakang Pak Prabowo,” kata Muzani.
Menurut dia, Prabowo telah meminta pandangan dari seluruh kader. Mulai jajaran DPP, DPD tingkat provinsi, hingga DPC tingkat kabupaten/kota. Nah, keputusan di rapimnas tersebut segera disampaikan Prabowo kepada Jokowi sebagi presiden terpilih. ”Artinya, akan ada pertemuan lanjutan (dengan Presiden Jokowi, Red),” ucapnya.
Dia tidak menampik bahwa pertemuan Prabowo-Jokowi nanti mengungkap kemungkinan kesiapan Gerindra di dalam pemerintahan. Termasuk menyiapkan nama-nama calon menteri. ”Itu (nama calon menteri, Red) ada di kantong Pak Prabowo. Saya belum intip-intip,” ujar wakil ketua MPR itu.
Sejauh ini, ada dua nama kader Gerindra yang santer disebut-sebut sebagai calon menteri. Yaitu, Edhy Prabowo dan Fadli Zon. Keduanya merupakan wakil ketua umum Gerindra.
PKS Mantap Oposisi
Merapatnya Partai Gerindra dan Demokrat ke lingkaran istana belum membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertarik. Partai yang kini dipimpin Sohibul Iman itu tetap memilih menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, partainya menghormati etika pemilu. Jika yang menang berhak memegang kekuasaan, menurut dia, partai yang kalah seyogianya berdiri di luar pemerintahan.
HNW menambahkan, cara politik demikian dibutuhkan untuk memastikan kehidupan bernegara bisa berjalan seimbang. Sebab, ada partai yang memainkan peran sebagai penjaga check and balance. Tanpa penyeimbang, demokrasi tidak berjalan. ”Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (16/10).
Lalu, apakah PKS belum ingin bertemu presiden? HNW mengatakan, silaturahmi merupakan hal yang baik. Namun, pihaknya menganggap saat ini bukanlah momen yang tepat. Sebab, jika dilakukan, bisa muncul prasangka yang negatif. ”Jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya,” tutur wakil ketua MPR itu. [jpg]
