DEMOKRASI.CO.ID - "Naik.. Naik.. ke Puncak Gunung, Tinggi... Tinggi Sekali..."
Cuitan tersebut datang dari seorang netizen dengan nama Urmila. Ia menyisipkan tagar #EkonomiSulitBPJSMelilit
Nampaknya netizen di dunia maya kecewa terhadap rencana pemerintah yang sudah bulat untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Untuk mendukung rencana tersebut, digelarlah sebuah diskusi pada Senin (7/10/2019) dalam Forum Merdeka Barat. Sebuah forum yang diinisiasi oleh Kominfo. Diskusi tersebut menghadirkan Wamenkeu Mardiasmo, Pengamat Kesehatan Budi Hidayat hingga Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Narasi yang disampaikan, pertama, urgensi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dan kedua, kenaikan iuran adalah jalan terakhir yang diarahkan kepada kebangkrutan BPJS.
Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan, pertama adalah struktur iuran masih underpriced atau di bawah angka hitungan yang sesungguhnya diperlukan untuk mengcover biaya kesehatan. Kedua, banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu orang yang membayar mandiri atau dari sektor informal yang baru mendaftar pada saat sakit (kondisi adverse selection) lalu setelah mendapat layanan kesehatan berhenti membayar iuran.
Lalu ketiga, rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU yaitu hanya sekitar 54%, sementara tingkat utilisasi (penggunaan asuransi) sangat tinggi. Dan keempat ialah beban pembiayaan katastropik yang sangat besar yaitu lebih dari 20% dari total biaya manfaat.
Mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan langkah-langkah strategis guna memperbaiki keberlanjutan program JKN. Selain melakukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN), yakni pertama, dengan perbaikan sistem dan manajemen JKN. Kedua, memperkuat peranan Pemda. Dan ketiga, menyesuaikan iuran peserta JKN.
"Sebenarnya, saya sudah bolak balik bicara BPJS Kesehatan. Sudah 150 kali membicarakan BPJS. Dan selama itu, Penyesuaian iuran BPJS itu merupakan the last option, pilihan terakhir," demikian narasi dari Wamenkeu Mardiasmo.
Penyesuaian iuran BPJS untuk dikenakan lebih tinggi untuk kelas II dan kelas I sebesar Rp110.000 dan Rp160.000 mengingat pemerintah menyediakan universal health coverage pada dasarnya adalah standar kelas III yang juga naik menjadi Rp 42.000 iurannya.
Netizen Tak Terima
APBN 2014 sekitar Rp 1.800 triliun, dan APBN 2020 Rp 2.500 triliun. Artinya naik Rp 700 triliun, kenapa tidak diprioritaskan untuk anggaran yang betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat seperti tambahan untuk BPJS dan Listrik sehingga beban rakyat berkurang? Silakan publik menilai.
— setyo (@setyosby) October 9, 2019
Demikian cuitan dari Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu.
Akun D_Mechy juga mencuit; 'Jangan Jadikan Peserta BPJS Sebagai Kambing Hitam'
Jangan Jadikan Peserta BPJS Sebagai Kambing Hitam— D_Mechy (@YongL4dy) October 8, 2019
Rakyat yg selalu di salahkan ketika defisit atau kerugian apapun yg terjadi di rezim ini, lalu apa fungsi pemerintah? #EkonomiSulitBPJSMelilit
https://t.co/00oSuTCJgQ via @idtodaydotco
Rakyat yang selalu disalahkan ketika defisit atau kerugian apapun yang terjadi di rezim ini. Lalu apa fungsi pemerintah?
Netizen setidaknya telah membuat tagar #EkonomiSulitBPJSMelilit menjadi trending topic pagi ini. Ketidakterimaan akan kenaikan iuran dengan menerapkan sanksi menjadi cuitan terbanyak. [nbc]
