DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, diundang di acara Indonesian Lawyers Club (ILC) pada Selasa 12 November 2019.
Di acara tersebut terjadi perdebatan panas antara Djarot Saiful Hidayat dan Taufiqurrahman.
Bukan tentang Anies Baswedan, Djarot Saiful Hidayat dan Taufiqurrahman justru berdebat permasalahan yang pernah terjadi di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Mendengar penjelasan Taufiqurrahman soal polemik Sumber Waras dan lahan Cengkareng, Djarot Saiful Hidayat langsung menanggapi.
Melalui tayangan ILC, Djarot yang kala itu membahas perbedaan pemerintahan Ahok Vs Anies Baswedan tiba-tiba ingin menanggapi pernyataan dari Taufiqurrahman.
Djarot Saiful dan Taufiqurrahman Berdebat Soal Pembangunan di Masa Ahok di acara Indonesian Lawyers Club TV One, Selasa (12/11/2019) (Youtube channel Indonesia Lawyers Club)
Ia ingin menjelaskan mengenai kasus Sumber Waras kepada Taufiqurrahman.
"Saya bukan membela Pak Ahok, saya ingin memberikan penjelasan kepada Bang Taufiqurrahman tentang kasus Sumber Waras," ucap Djarot Saiful.
Djarot mengungkap jika polemik Sumber Waras itu sebenarnya dipenuhi dengan kepentingan subjektif.
Sedangkan untuk kasus yang pernah menerpa Ahok, Djarot Saiful Hidayat mengaku jika bisa dipertanggungjawabkan.
"Itu temuan dari BPK karena waktu itu saya melihat ada kepentingan subjektif di situ. Dan itu kalau menurut saya keliru, bisa dipertanggungjawabkan," pungkas Djarot Saiful.
Pun dengan kasus lahan di Cengkareng, Djarot Saiful mengaku bahwa pihaknya bersama Ahok kala itu tidak pernah memerintahkan untuk membeli lahan tersebut.
Djarot Saiful pun mengurai hal apa yang dulu dilakukan Ahok terkait lahan Cengkareng.
"Sedangkan untuk kasus Cengkareng, kami, saya dengan Pak Ahok tidak memerintahkan membeli lahan itu tapi hanya Pergub tentang penetapan lahan itu untuk digunakan sebagai rusunawa," ungkap Djarot Saiful.
Mendengar pembelaan yang diurai Djarot Saiful, Taufiqurrahman pun menjawabnya.
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta itu tampak heran dengan penjelasan Djarot Saiful.
Sebab menurut Taufiqurrahman, dana tidak akan cari jika tanpa persetujuan berupa tanda tangan dari Kepala Daerah.
Sanggahan yang diucap Taufiqurrahman itu lantas segera dijawab Djarot Saiful.
"Itu kalau enggak ditandatangan sama kepala daerah enggak bakal cair itu Pak," kata Taufiqurrahman.
"Yang mana ?" tanya Djarot Saiful.
"Ya dua-duanya. Mau lahan Cengkareng mau lahan Sumber Waras," ujar Taufiqurrahman.
"Iya, tetapi kalau untuk Sumber Waras itu bisa diadu kita. Kita bisa diharapkan kepada BPK siapa yang benar siapa yang salah. Cengkareng juga diselidiki saja. Karena ada oknum juga yang bermain di situ," pungkas Djarot Saiful.
Tak puas, Taufiqurrahman pun kembali bertanya soal dana yang dulu digunakan untuk pembelian lahan tersebut.
Yakni apakah dana tersebut tercatat di APBD atau tidak.
"Kenapa ada o-budgeting, ini sebenarnya bukan o-budgeting, ini adalah dana kompensasi KLB untuk membangun," ucap Djarot Saiful.
"Oke dana kompensasi untuk membangun, tapi itu dicatat enggak di APBD ?" tanya Taufiqurrahman.
"Dicatat," jawab Djarot Saiful.
"Dicatat di mana Pak ?" tanya Taufiqurrahman.
"Jadi dibangun terlebih dahulu dalam bentuk barang, dinilai dan baru masuk APBD. Sama seperti Simpang Susun Semanggi," imbuh Djarot Saiful.
Gusar dengan penjelasan Djarot Saiful, Taufiqurrahman pun langsung membalasnya.
Menurut Taufiqurrahman, dana apapun di DKI pasti akan masuk di APBD.
Terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan, prosesnya pun tak bisa langsung begitu saja.
"Yang namanya denda kompensasi KLB atau apapun namanya, duitnya masuk dulu ke dalam pot besar yang namanya APBD, baru dibahas bersama DPRD DKI, ditentukan skala prioritas baru dialokasikan. Bukan dipakai dulu buat bangun baru nanti dicatatkan. Itu keliru Pak !" jelas Taufiqurrahman.
Debat yang diurai Taufiqurrahman dan Djarot Saiful itu nyatanya membuat Karni Ilyas heran.
Sebab, diskusi ILC malam itu bukan membahas soal Ahok melainkan soal kebijakan Anies Baswedan.
Karenanya, Karni Ilyas pun sempat meminta debat tersebut untuk dihentikan.
"Saya kira kita menyimpang dari topik kita, jadi jangan diteruskan," ucap Karni Ilyas.
Namun alih-alih diam, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful justru kembali berdebat.
"Ini saya luruskan, ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu ada discretion," imbuh Djarot Saiful.
"Sekarang gini Pak, kalau ternyata sebagian dari duit itu, denda-denda itu dipergunakan untuk operasi politik, siapa yang tahu ? Karena tidak bisa dilakukan pengawasan," ungkap Taufiqurrahman.
Tak ingin forumnya keluar dari jalur topik diskusi, Karni Ilyas pun tegas.
"Tunggu dulu, kita diskusi tentang Anies, bukan tentang Ahok," pungkas Karni Ilyas.
"Bukan, ini kebijakan Pak karena Jakarta butuh percepatan," imbuh Djarot Saiful.
"Pak, untuk tujuan yang baik, membangun Simpang Susun Semanggi, mengurai kemacetan, itu tujuannya baik tapi harus dilakukan dengan cara yang baik," kata Taufiqurrahman.
"Silahkan diuji apakah cara itu baik atau tidak tapi yang menikmati rakyat Jakarta," jawab Djarot Saiful.
Hingga akhirnya, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful pun mengakhiri debat mereka soal permasalahan yang dulu pernah terjadi di era Ahok.
"Seandainya ini kita diskusikan, kita harus mulai dari jam 7 lagi Pak," sindir Karni Ilyas.
"Oh iya iya," jawab Djarot Saiful.
"Siap bang Karni," pungkas Taufiqurrahman.
Sedikit mengulas, dikutip dari Kompas.com, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2016.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai.
Menanggapi itu, pihak RS Sumber Waras akhirnya memberikan penjelasan pada Sabtu (16/4/2016) lalu.
Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tedjanegara, mengatakan, proses jual beli mulai dilakukan pada pertengahan Mei 2014.
Ketika itu, pihak RS Sumber Waras melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberitakan telah membeli lahan RS Sumber Waras senilai Rp 1,7 triliun.
Padahal, menurut Abraham, pihak RS Sumber Waras tidak pernah menawarkan lahan mereka kepada Pemprov DKI.
Sebab, sejak November 2013, RS Sumber Waras tengah melakukan pengikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU). [tn]
