DEMOKRASI.CO.ID - Kasus PT Asuransi Jiwasraya ramai diperbincangkan di penghujung tahun 2019. Perusahaan pelat merah itu mendeklarasikan diri gagal bayar polis nasabah hingga Rp 12,4 triliun. Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga telah menyebut ada kerugian negara hingga Rp 13,7 triliun dalam kasus ini.
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mengurai bahwa ahli ekonomi dan keuangan sudah banyak yang menganalisa mengenai masalah Jiwasraya.
“Ada yang bilang melakukan skema ponzi, window dressing, fraud, sampai bilang terjadi perampokan Jiwasraya,” urainya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (31/12).
Inti dari kasus ini, sambung Iwan Sumule, adalah negara jelas dirugikan dari aktivitas Jiwasraya. Sehingga harus diusut secara tuntas.
“Ada korupsi,” tegasnya menyimpulkan.
Di satu sisi, Iwan Sumule turut menyebut nama Dato Sri Tahir yang belum tersentuh. Kabar beredar memang menyeret nama anggota Wantimpres itu. Disebutkan bahwa Dato Sri Tahir melalui Mayapada Group mengakuisisi saham dari dua perusahaan milik keluarga Tjokrosaputro, yakni PT Hanson International Tbk (MYRX) dan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO). Keduanya merupakan perusahaan yang gagal bayar surat utang pada Jiwasraya.
Kata Iwan Sumule, jika tak mau terpapar dan terseret Jiwasrayagate, Presiden Jokowi harus membersihkan nama tersebut dari Istana.
“Dato belum tersentuh. Geram. Istana sepertinya jadi tempat nyaman dan aman buat Dato berteduh dan berlindung,” tegasnya.
Sementara itu, Dato Sri Tahir telah telah membantah tudingan yang beredar. Dia mengaku tidak pernah kenal dan tidak memiliki rencana untuk membeli saham tersebut.
“Jadi itu hoax total,” sanggahnya. (Rmol)
