DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kental muatan politis.
Menurut Ujang, Presiden Jokowi melakukan politik balas budi ketika menunjuk Wiranto dan Dato Sri Tahir sebagai Wantimpres.
"Politik balas budi akan mewarnai setiap perhelatan politik. Kedua tokoh tersebut banyak jasanya pada Jokowi," kata Ujang, Sabtu (14/12).
Ujang mengatakan, Wiranto adalah sosok yang memiliki jasa bagi Jokowi di periode pertama memimpin Indonesia. Di sisi lain, Jokowi tidak memiliki tempat untuk Wiranto di kabinet.
Hal itulah yang membuat Jokowi meminta Wiranto sebagai Wantimpres. "Wiranto, mati-matian terdepan pasang badan untuk Jokowi. Sampai-sampai dia mengalami penusukan," ungkap dia.
Dosen Universitas Al-Azhar ini kemudian menuturkan, Tahir juga memiliki peran untuk Jokowi sehingga mendapatkan posisi Wantimpres. Ujang menduga Tahir turut memberikan bantuan bagi kampanye Jokowi saat Pilpres 2019.
"Soal Tahir, apalagi kalau bukan soal batuan dana untuk kampanye," tutur dia.
Lebih lanjut, kata Ujang, Jokowi tidak melakukan kesalahan saat mempraktikkan politik balas budi saat menunjuk sosok di Wantimpres. Upaya menempatkan orang yang berjasa demi menstabilkan jalannya pemerintahan.
"Agar pemerintahannya stabil, maka harus akomodir semua kepentingan. Terutama kepentingan orang-orang yang sudah berjasa di Pilpres," pungkas dia. (*)
