DEMOKRASI.CO.ID - KPK akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri. KPK juga akan mulai mencari dan mengumpulkan data-data terkait dugaan korupsi itu.
"Insyallah KPK akan memulai mencari dan mengumpulkan data-data mengenai ini. Termasuk meminta dari BPK atau BPKP," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dihubungi, Selasa (14/1/2020).
Nawawi mengatakan hingga saat ini memang belum ada laporan langsung kepada KPK soal dugaan korupsi PT Asabri itu. Namun, menurutnya, KPK memiliki keharusan untuk ikut mengumpulkan data soal kasus itu.
"Laporan langsung belum ada tapi isu ini sudah menjadi keharusan KPK untuk memulai mengumpulkan data-datanya," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, MPR tak hanya meminta KPK memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). MPR juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri.
"Kami juga mendorong apa yang sedang terjadi di PT Asabri juga turut dipantau. Dan juga asuransi-asuransi milik negara lainnya dan lembaga pensiun lainnya juga harus dipantau KPK. Karena praktik itu berpotensi merugikan masyarakat pula," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat jumpa pers bersama lima komisioner KPK, di kompleks MPR/DPR, (14/1).
Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, KPK memastikan akan menemui pimpinan BPK. Ketua KPK Firli mengatakan hal itu karena KPK perlu meminta penjelasan dari pimpinan BPK.
"Jadi begini, terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri usai bertemu pimpinan MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
"Tentu kita tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi yang jelas. Dan tentu ini akan kita bahas dengan BPK," ucap Firli.[dtk]
