DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Kenaikan iuran tersebut dilakukan untuk menutupi defisit yang terjadi di asuransi kesehatan milik pemerintah itu.
Banyak pro kontra terkait kenaikan iuran tersebut. Bahkan, kenaikan iuran tersebut banyak penolakan dari masyarakat yang dinilai semakin membebani tanggungan biaya hidup.
Menanggapi itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar diskusi publik yang bertema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat Atau Mudharat?" di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Diskusi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli; anggota DPR RI Fraksi PKS 2019-2024, Ansory Siregar; Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono dan perwakilan KSPI.
