DEMOKRASI.CO.ID - Diubahnya skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, skema dana BOS sebelumnya berpotensi adanya dugaan praktek-praktek yang menyimpang.
Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi mengungkapkan, dana BOS yang seharusnya tepat sasaran untuk siswa, terkadang meleset. Sebab, proses pencairan dana BOS melalui beberapa tahapan. Mulai dari Kemendikbud dialirkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) selanjutnya baru sampai ke sekolah.
"Nah, ini harusnya kan siswa, ya. Tetapi sampai saat ini mungkin ya enggak jelas, terus terang aja enggak jelas!" kata Didi Suprijadi di sela-sela acara serial diskusi POLEMIK MNC Trijaya FM bertajuk 'Skema Dana BOS Kenapa Diubah?' di Ibis Hotel, Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).
Didi Suprijadi menambahkan, berdasarkan pengalaman dirinya selaku guru, dana BOS yang turun ke Pemda memang jumlahnya utuh. Hanya saja, ia menyebut kerap "dimainkan" oleh oknum tertentu.
"Ini pengalaman ya. Kalo turun ke Pemda memang judulnya sih, utuh ya, tapi kan diakal-akalin. Sudah turun, nah ada cashback," ungkap Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia ini.
Turut hadir sejumlah narasumber antara lain; Plt Kabiro Hubungan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana, Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah, Pemerhati Pendidikan Asep Sapaat, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik DJPK Kresnadi Prabowo Mukti.(rmol)
