DEMOKRASI.CO.ID - Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) yang ketiga dilaksanakan di Malaysia pada 8-9 Februari 2020 dihadiri lebih dari 300 anggota Parlemen dari 40 negara.
Konferensi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Mahathir Mohammad dan ditutup oleh Wakil Perdana Menteri Dato’ Seri Dr Wan Azizah binti Wan Ismail.
Acara Liga Parlemen Dunia ini menghasilkan beberapa resolusi untuk isu Palestina, termasuk memilih kepemimpinan baru Liga Parlemen.
Dengan tema “Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem”, semua pembicara dan peserta dari seluruh negara mengecam proposal yang ditawarkan Trump untuk masa depan Palestina yang berjudul” Deal of The Century”.
Mereka menganggap, ide Trump menggambarkan rencana agresi baru pada rakyat Palestina dan peningkatan historis mereka atas tanah air mereka dan nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan yang diberikan oleh seluruh negara, peserta konferensi merumuskan menekankan hal-hal terkait Palestina.
Pertama, mendukung hak Palestina untuk kembali dan menentukan nasib sendiri dan dan mendukung sepenuhnya negara Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dengan dengan Yerusalem sebagai ibukotanya
Kedua, menolak dan mengutuk apa yang disebut “Deal of The Century” atau “Kesepakatan Abad Ini” yang merupakan kelanjutan kebijakan Amerika sistematis yang bias terhadap pendudukan dan diskriminasi Israel terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia.
Ketiga, segala negosiasi dan kesepakatan yang tidak memberikan hak penuh kepada rakyat Palestina akan berakhir dengan kegagalan dan hanya akan menghasilkan lebih banyak permusuhan dan kebencian, akan mencegah pencapaian perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.
Keputusan lainnya, peserta dari 40 negara tersebut juga menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Palestina berjuang dengan segenap daya upaya menolak agresi Zionis Israel.
Peserta Liga Parlemen juga menyerukan persatuan seluruh rakyat dunia, rakyat Palestina, dunia Arab, dan umat Islam dan membentuk front internasional untuk menghadapi agresi dan pelanggaran yang terus berulang ini.
Dalam Konferensi Ketiga tersebut, semua peserta bersepakat membentuk komite regional yang dibagi berdasarkan wilayah untuk memastikan perjuangan dunia membebaskan Palestina berjalan efektif, progresif dan membuahkan hasil yang terukur.
Konferensi Liga Parlemen juga memutuskan formasi baru Komite Sentral atau kepemimpinan organisasi global.
Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds Syekh Hamid Abdullah al-Ahmar (Parlemen Yaman) dan Komite Sentral memilih dua Vice President yang akan membantu mengkoordinir gerakan solidaritas dan perjuangan parlemen dunia untuk Al-Quds.
Dua Vice President yang dipilih yaitu Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI (2014-2019) yang kini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan anggota DPR RI Komisi 1.
Vice President berikutnya yang dipilih yakni Mr. Nuredin Nabaty dari Parlemen Turki.
Fadli Zon mengatakan bahwa penunjukan dirinya menjadi Vice President Liga Parlemen Dunia Untuk Al-Quds merupakan amanah yang berat dan merupakan kehormatan karena Indonesia dipercaya oleh parlemen 40 negara peserta untuk membantu mengkoordinir kegiatan parlemen dunia terkait isu Palestina.
Fadli mengatakan bahwa Indonesia akan berdiri bersama akal sehat dan kemanusiaan, berjuang membela Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan.
Parlemen mempunyai jaringan luas ke negara masing-masing untuk memastikan komitmen dan keberpihakan pada kemerdekaan Palestina.
Fadli juga menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan garis politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina,” tandas Fadli Zon.
