DEMOKRASI.CO.ID - Banyak yang tak setuju dengan pemulangan WNI eks kombatan ISIS ke Indonesia. Pasalnya, mereka dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat.
Salah satunya adalah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Menurutnya, WNI yang memilih bergabung dengan ISIS harus mempertanggungjawabkan sikapnya sendiri tanpa membebani pemerintah.
Demikain disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).
“Siapa-siapa yang terdiri untuk dan atas nama dirinya, untuk kesenangan dirinya memilih ideologinya. Kemudian pergi dan ke luar dari Indonesia dan menempuh jalan surgawinya, tempuhlah jalanmu,” ujarnya.
“Kau selamat atau kau tidak selamat itu urusanmu. Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu,” sambungnya.
Bagi Ngabalin, orang yang telah memilih ideologi dan bergabung dengan ISIS secara terang-terangan mengecap Indonesia sebagai negara thogut.
“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara thogut, negara kafir dan merobek membakar paspornya, makan itu kau punya paspor (hilang),” tegas Ngabalin.
Ngabalin menyebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memang memiliki program deradikalisasi.
“Tetapi mereka bukan badan yang dibuat oleh negara untuk menjadi pemadam kebakaran, bukan,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu mengklaim sebanyak 60 persen lebih rakyat Indonesia menolak rencana pemulangan tersebut ke Indonesia.
“Hampir seluruh tempat, di mana saya hadir menjadi narasumber atas nama pemerintah dan KSP, selalu rating untuk menolak. Itu lebih dari 60 persen,” kata Ngabalin.
Akan tetapi, tambah Ngabalin, Presiden Joko Widodo tetap akan menimbang pendapat dari para ahli maupun masyarakat terkait wacana tersebut.
“Pada waktunya nanti bapak Presiden tentu akan menimbang dari draf-draf yang ada. Mungkin bulan Mei atau Juni itu (keputusan),” jelasnya.
Ngabalin menyatakan, pemulangan eks kombatan ISIS itu memiliki risiko besar dan bisa berdampak pada kondusifitas kehidupan masyarakat.
“Berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, kemudian legacy buruk pemerintah rakyat Indonesia,” terangnya.
