DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengaku mengetahui alasan penerapan kabijakan darurat sipil oleh Pemerintahan Jokowi.
Darurat sipil itu sendiri diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona atau COVID-19 di tanah air.
Hal itu diungkap Benny K Harman melalui akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID, Selasa (31/3/2020)
Menurutnya, pemerintah sengaja menerapkan status darurat sipil untuk melawan rakyatnya sendiri.
“Mengapa UU Darurat Sipil yang diterapkan? Karena, itulah senjata ampuh rezim Jokowi untuk menghadapi rakyatnya sendiri,” tulisnya.
Ia menilai, pemerintah cukup lamban dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Di sisi lain, masyarakat sudah sangat menantikan kebijakan tepat dari pemerintah untuk memberantas virus asal Kota Wuhan itu.
“Yang kemungkinan akan marah besar dan ngamuk jika derita mereka makin mendalam akibat lambannya Covid-19 diatasi,” sambungnya.
“Inilah Annus Horribilis utk Negara kita. Liberte!” pungkasnya.
Politisi Partai Demokrat lainnya, Andi Arief mengatakan, sejatinya masyarakat sudah menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang drastis dalan penanganan COVID-19.
“Tapi kita belum mendengar hal-hal yang drastis karena pembatasan sosial sejatinya sudah dilakukan Pemda DKI Jakarta dan lain-lain,” ujarnya dalam pesan video, Selasa (31/3/2020).
Menurutnya, darurat sipil yang ditetapkan kemarin bukanlah kebijakan apa-apa.
“Itu kebijakan hanya memberikan kesan seolah-olah pemerintah sudah memikirkan, sudah bekerja. Padahal gak ada dampak apa-apa,” sindirnya.
“Tidak ada lockdown, tidak ada upaya pemberian bantuan kepada msyarakat,” sambungnya.
Sebaliknya, ia menyarankan agar kebijakan penanganan COVID-19 dikembalikan kepada masing-masing daerah sebagai upaya untuk menyelamatkan diri.
Seperti di Jakarta yang menurut penututan Anies Baswedan bahwa sudah ada 280 sekian yang meninggal akibat virus tersebut.
“Saya kira jangan lihat statistiknya, tapi lihat ini korban sudah bergelimpangan di Jakarta,” katanya.
“Tdak ada dukungan dari pemerintah pusat. Bus-bus katanya akan dibatasi, disetop juga tidak jalan,” sambungnya.[psid]
