DEMOKRASI.CO.ID - PPP membantah pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai Presiden Joko Wiodo (Jokowi) seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah. PPP meminta Mardani tidak selalu menyerang pemerintahan.
"Tudingan itu sama sekali tidak benar, karena tidak menunjukkan sensifitas tapi lebih mengedepankan ego politik untuk selalu menyalahkan pemerintah," kata Wasekjen PPP Achmad Baidhowi kepada wartawan, Minggu (15/3/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Awiek, Presiden Jokowi sudah membuktikan tanggung jawabnya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dia menilai pemerintah di berbagai negara memiliki standar kebijakan berbeda-beda.
"Sehingga antara daerah kondisi, dan situasi yang tidak sama. Paling tidak pemerintah pusat punya tanggungjawab membuat standar penanganan mulai dari pencegahan hingga pengobatan," jelasnya.
Dia juga mengapresiasi pemerintah yang tidak gegabah mengambil keputusan lockdown. Sebab, lockdown itu harus mempertimbangkan kesiapan negara dengan matang, khususnya masalah pangan.
"Termasuk pilihan lockdown tidak boleh sembarangan dilakukan tapi harus mempersiapkan dan dipertimbangkan semua hal secara matang, khususnya ketersediaan kebutuhan pangan," ucapnya.
Sebelumnya, PKS mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.
"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Mardani ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3).
Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurut Mardani, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing. Jokowi meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo untuk menentukan status Corona di daerah.(dtk)
