DEMOKRASI.CO.ID - Polri telah menerbitkan aturan khusus untuk menangani hoaks dan penghinaan Presiden terkait Covid-19. Sejalan dengan itu, pihak kepolisian telah menangani 72 kasus hoaks tentang Covid-19 di Indonesia.
Praktisi hukum senior Ahmad Yani menyoal aturan khusus tersebut. Politisi senior ini mengaitkan aturan khusus itu dengan langkah Menkumham Yasonna Laoly yang membebaskan tahanan terkait Covid-19.
“Sepertinya negara menginginkan kita mati diam-diam. Rakyat dilarang mengeluh, keluhan dan kritikan bisa berujung pidana, dianggap hoax dll. Sementara Yasona sedang mengupayakan penjara dikosongkan supaya kita yang kritik kebobrokan mengisinya. Koruptor, mafia dan penjahat akan bebas,” tegas Ahmad Yani di akun Twitter @Ayaniulva.
Sepertinya negara menginginkan kita mati diam2. Rakyat dilarang mengeluh, keluhan dan kritikan bisa berujung pidana, dianggap hoax dll. Sementara Yasona sdg mengupayakan penjara dikosongkan supaya kita yg kritik kebobrokan mengisinya. Koruptor, mafia dan penjahat akan bebas.— Ahmad Yani (@Ayaniulva) April 6, 2020
Yani pun mengajak semua pihak untuk membicarakan hal-hal di luar kasus Covid-19 yang juga menjadi malapetaka bagi Indonesia.
“Kalau Corona dilarang untuk dibicarakan, kita bahas saja mega skandal Jiwasraya, Asabri, RUU Omnibus, BUMN bangkrut, Perpu 1/2020, TKA Cina dll. Semua itu menjadi malapetaka bagi Republik,” tulis @Ayaniulva meretweet tulisan bertajuk “Polri Terbitkan Aturan Khusus Tangani Hoaks dan Penghinaan Presiden Terkait Corona.”
Terkait penyebaran hoax, apakah angka positif Covid-19 yang berbeda dengan sumber resmi termasuk hoax? Mengingat data riil Covid-19 masih menjadi perdebatan.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengungkap data 10 besar negara Covid-19, yang mana Indonesia tidak masuk.
Wartawan senior Dandhy Laksono menyindir pernyataan Jokowi soal data Covid-19. “Jokowi adalah presiden paling jenius yang pernah kita punya. Seperti tips menjelang ujian: "makin banyak belajar, makin banyak lupa. Lebih baik tidak belajar, tak ada yang terlupa."Bagaimana strategi agar tidak masuk 10 besar? Dengan tidak punya data,” tulis Dandhy di akun @Dandhy_Laksono.
Inisiator KawalCOVID19.id, Ainun Najib, mengingatkan Presiden Jokowi soal data Covid-19. “Saya nggak tahu musti bilang apa Pak @jokowi. Pilihannya cuma antara dua: 1) Pak Jokowi beneran percaya data @KemenkesRI dan beneran nyantai mengira "kita belum 10 besar kok". Berarti Bapak tertipu dan kami jadi mengkhawatirkan keselamatan bangsa ini,” tulis Ainun di akun @ainunnajib.
“2) Pak Jokowi tahu data aslinya selain resmi @KemenkesRI konon dipegang @BNPB_Indonesia. Dan tahu bahwa Indonesia on track menjadi seperti Amerika Serikat yang kini peringkat satu dunia. Tadinya Amerika Serikat juga "tak masuk 10 besar" Pak @jokowi, tapi Presidennya terlena,” sambung @ainunnajib. []
