DEMOKRASI.CO.ID - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi menyebut Partai Demokrat dan PKS kerap melakukan pencitraan.
Demokrat dan PKS merupakan partai yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani virus Corona atau Covid-19.
Demokrat dan PKS meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan sistem omnibus law ditunda.
Para politisi kedua partai ini berpendapat, pemerintah sebaiknya lebih fokus menangani pandemi Corona yang kini mejangkiti 1.986 di tanah air.
Teddy menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja bisa dilakukan secara online tanpa harus ke kantor.
“Apa urusannya corona dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja? Kan bisa online. Apakah Maunya @Pdemokrat dan @PKSejahtera tiduran dirumah, gak kerja dan dapat gaji?,” kata Teddy melalui akun Twitternya, Sabtu (4/4).
“Atau apakah karena tidak ada demo Serikat buruh (Bukan buruh ya), sehingga tidak bisa melakukan pencitraan?,” tambahnya.
Teddy menantang Demokrat dan PKS mendonasikan seluruh gaji dan tunjangan selama 5 tahun kepada buruh.
“Kalau @Pdemokrat dan @PKSejahtera mau pencitraan, gampang kok. Seluruh gaji beserta tunjangan kalian selama 5 tahun didonasikan untuk kepentingan buruh. Kalau gak berani, ya kerja! jangan pencitraan!,” kata Teddy seraya men-tag akun Twitter Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS, Sohibul Iman.
Sebelumnya, sebagian besar anggota DPR RI sepakat membawa RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan sistem omnibus law untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang digelar, Kamis (2/4).
(one/pojoksatu)
