DEMOKRASI.CO.ID - Pada rapat paripurna, DPR RI telah meresmikan dan mensahkan Perppu 1/2020 menjadi undang-undang dengan disaksikan Menteri Keuangan selaku perwakilan dari pemerintahan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, menyerahan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dapat mengontrol jalannya Perppu 1/2020 dengan baik.
“Kita percaya pemerintah, (kewenangan) mengontrol Perppu 1/2020 telah diberikan kepada presiden,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (17/5).
Wakil Ketua DPR RI ini juga berpesan kepada Presiden Joko Widodo, agar memberikan pengawasan secara ketat terhadap upaya penyalahgunaan dana Covid-19.
“Kita pesan kepada presiden, supaya memberikan kontrol total, supaya tidak terjadi penyelewengan. Begitu juga pemerintah daerah, DPR, DPRD, tetap melakukan pengawasan ketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan penanganan covid 19,” tegasnya.
Cak Imin juga mengimbau kepada masyarakat agar membangun solidaritas antar sesama dan meminta agar menjaga protokol kesehatan di tengah [andemik Covid-19 ini.
“Menghadapi krisis yang bakal terjadi, tidak ada jalan keluar kecuali kita bangun solidaritas soliditas kebersamaan,” pungkasnya. (Rmol)
