DEMOKRASI.CO.ID - Kritikan sejumlah tokoh bangsa terhadap maju mundur kebijakan pemerintah soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai rasional. Sebab, faktanya memang pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan absurd dan membingungkan masyarakat.
Diketahui, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan PSBB yang belakangan akan dilonggarkan. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj juga meminta pemerintah tegas menerapkan PSBB.
Bahkan teranyar, mantan Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla menyebut wacana the new normal, dan ajakan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan banyak korban.
"Kritik para tokoh bangsa pada Presiden masuk akal, karena memang masyarakat terdampak kebingungan jalannya PSBB, dan kondisi ini memudarkan kepatuhan masyarakat pada pemerintah," ujar pengamat politik, Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan redaksi, Rabu (20/5).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, wacana pemerintah melonggarkan PSBB sebagaimana diungkapkan para menterinya dan belakangan ditegaskan oleh Presiden bahwa belum ada pelonggaran PSBB, justru membuat masyarakat semakin bingung.
"Kritik ini lebih pada komitmen keseluruhan penanganan, tidak saja sebatas pada Presiden, tetapi juga para pemangku kepentingan yang berebut wacana," ucap Dedi Kurnia, dosen ilmu komunikasi Universitas Telkom.
Atas dasar itu, baik kebijakan PSBB maupun rencana the new normal yang disebut pemerintah memperbolehkan usia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kembali diyakini akan menimbulkan masalah baru.
"Selesaikan dulu wabah, baru bicara the new normal," demikian Dedi Kurnia Syah. (*)
