DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa menjadi komandan yang konsisten dan tidak membingungkan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19.
Lantaran pernyataan dan kebijakan yang diambil terkadang tidak sejalan dengan para menterinya, juga berbeda dengan fakta di lapangan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
"Persoalan besar pemerintah saat ini adalah buruknya koordinasi. Presiden gagal menjadi komandan yang dipatuhi para prajurit. Inilah kemudian yang membuat kebijakan penanganan Covid-19 beragam dan saling kontra," ujar Dedi Kurnia.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai Kepala Negara harus tegas terkait kebijakan yang telah dikeluarkannya. Termasuk soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat diwacanakan oleh beberapa Menteri untuk dilonggarkan lalu ditegaskan kembali oleh Presiden bahwa belum ada relaksasi PSBB untuk saat ini.
"Seharusnya Presiden menegaskan jika semua instruksi yang wajib dipatuhi terkait PSBB melalui satu pintu, apakah Gugus Tugas atau lembaga tersendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memperbaiki cara komunikasi kebijakan hingga kekacauan publik yang akan berbuntut terhadap ketidakpatuhan masyarakat itu sendiri. Semua ini, kata Dedi Kurnia, bermula dari kesimpangsiuran kebijakan yang tidak jelas tadi.
"Satu cara, mendesak Presiden harus segera keluarkan instruksi larangan untuk pejabat negara agar tidak membuat kebijakan sendiri tanpa ada persetujuan Gugus Tugas Covid-19," tandasnya. (*)
