DEMOKRASI.CO.ID - Komisi I DPR-RI kembali mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan perampasan wilayah Tepi Barat Palestina oleh Otoritas Israel.
Komisi I yang tergabung semua Fraksi Partai bersepakat mengambil sikap tegas menolak upaya anekesasi Tepi Barat, karena akan memperpanjang pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.
“DPR RI akan menyuarakan kemerdekaan Palestina dari jajahan Israel di Dunia Internasional,” kata Mutia Hafid Fraksi Golkar ketua pimpinan rapat Komisi I, Selasa (30/6/2020).
“Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum Internasional, terutama dengan rosolusi-reosolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,” katanya.
Maka dari itu, Lanjut Muti, Komisi I akan terus menyuarakan kepada seluruh anggota Dewan dan Pemerintah di seluruh Dunia beserta Organisasi Internasional untuk memperjuangkan Resolusi damai untuk Palestina merdeka.
“Kami juga akan meminta Kemenlu RI untuk mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral untuk melakukan sikap penolakan terhadap kasus tersebut,” ungkapnya.
Sehingga nantinya, Rakyat Palestina merasakan kebebasan dan keadilan dan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka.
Ia mengatakan, kemerdekaan Palestina sudah tertulis dalam aturan Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan (Israel) yang berstatus merdeka sebagai wilayah kewenangan Internasional.
“Kami mengutuk keras aneksasi Isreael atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu,” pungkasnya. [ps]
