DEMOKRASI.CO.ID - Menyambut HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020 besok, masih banyak catatan merah polri yang perlu di evaluasi sebagai pelayan hukum bagi masyarakat. Salah satunya, polri saat ini makin obesitas untuk menjadi raksasa yang sulit bergerak sehingga roda organisasinya semakin sulit melayani masyarakat.
Demikian disampaikan, Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).
Neta katakan, setidaknya ada beberapa fakta yang membuat institusi Korps Bhayangkara itu terlihat mengerikan perkembangannya dibandingkan era Orde Baru.
Diantaranya, organisasi Polri saat ini makin obesitas untuk menjadi raksasa, sementara kerjannya dalam melayani masyarakat semikin minus.
Belum lagi, jumlah Jenderal, Kombes, dan AKBP makin membludak. Akibatnya, limpahan jenderal Polri mengalir kemana mana, termasuk ke wilayah sipil dan menjadi gangguan bagi karir pejabat ASN.
“Jika di era Orba total jumlah jenderal polisi hanya 65 orang, saat ini jumlah jenderal polisi hampir 300 orang. Akibatnya, anggaran Polri banyak tersedot untuk membiayai para jenderal, yang sesungguhnya keberadaan jenderal polisi yang membludak itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” kata Neta.
Kemudian, Polri juga terus merasa kekurangan dalam anggaran. Padahal saat ini anggaran Polri naik 2000 persen lebih. Namun, seberapa besar anggaran ideal yang dibutuhkannya, tidak satu pun elite Polri yang bisa menjelaskan berapa persis sesungguhnya anggaran idealnya.
“Sejak reformasi anggaran yang dikeluarkan Polri untuk membangun sistem Alkom Jarkomnya sudah ratusan triliun. Tapi belum pernah ada audit menyeluruh yang komperhensif terhadap sistem Alkom Jarkom Polri, sehingga sistem Alkom Jarkom Polri tambal sulam dan selalu bermasalah,” tandas Neta.
Selanjutnya, audit konperhensif yang transparan juga tidak pernah dilakukan Polri terhadap sarana, prasarana maupun persenjataan atau alutsistanya.
Sehingga ratusan triliun rupiah uang negara untuk pengadaan semua prasarana tersebut sejak awal reformasi, hanya berujung pada sistem tambal sulam.
Bahkan, tidak ada grand desain yang menjadi landasan untuk mengukur sudah sampai tahap mana sarana dan prasarana yang dicapai Polri.
“Polri tidak pernah melakukan audit komperhensif terhadap organisasinya, sehingga tidak seorang pun di Polri yang tahu persis seperti apa organisasi dan jumlah personil ideal di kepolisian,” ungkapnya.
Dari beberapa catatan merah itulah, IPW menilai Kapolri Idham Azis telah gagal membawa Polri ke wilayah promoter yang sesungguhnya.
“Promoter harusnya menuntut Polri yang efisien, efektif dan lincah dalam menjalankan fungsinya. Tapu saat ini organisasi Polri menjadi obesitas dan menakutkan serta terjebak pada banyaknya Kombes dan AKBP yang nganggur,” tegasnya.
(fir/pojoksatu)
