DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi marah dan menyemprot para menteri dan pimpinan lembaga negara yang dianggapnya lemot bekerja terkait penanganan covid-19.
Momen itu terjadi dalam Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara 18 Juni 2020 lalu dan diunggah melalui akun Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Awalnya, nada suara Jokowi masih seperti biasa, tapi kali ini lebih berat.
Presiden lantas menyebut bahwa tiga bulan terakhir menjadi masa krisis dan membutuhkan perhatian besar.
Sayangnya, ia masih melihat ada anak buahnya yang bersikap seperti biasa saja.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, semua yang hadir dalam sidang itu adalah seorang pimpinan yang memiliki tanggung jawab.
“Kita yang berada di sini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia,” ucap Presiden dengan nada yang berat.
Jokowi menekankan, bahwa sebagai seorang pimpinan, sudah seharusnya memiliki sense of crisis.
“Tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati,” sambungnya dengan nada yang mulai meninggi.
Orang nomor satu di Indonesia ini lantas menyampaikan pemaparan Organisation for Economic Co-operation and Development beberapa waktu lalu.
Dalam pemaparan itu, disebutkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen.
Bahkan, hal yang sama juga disampaikan Bank Dunia yang menyebut sudah minus 5 persen.
“Jangan biasa-biasa saja, jangan linier. Jangan anggap ini normal. Bahaya sekali,” tegasnya lagi dengan nada yang terus meninggi.
Sayangnya, mantan Wali Kota Solo ini menilai masih ada menteri yang bersikap biasa-biasa saja.
Ironisnya, bahkan sampai tidak ada tindakan luar biasa untuk mengantisipasi atau menangani krisis dimaksud.
Karena itu, untuk menangani kondisi yang luar biasa ini dibutuhkan kerja yang luar biasa.
“Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?” sambungnya.
Untuk itu, ia meminta anak buahnya bisa berbuat lebih dan tak beralasan tak bisa lantaran terbentur aturan.
Untuk menangani krisis ini, dirinya menyatakan tak keberatan mengeluarkan Perppu atau Perpres sebagai dasar atas upaya penanggulangan Covid-19.
Begitu pula para menteri yang semestinya tak sungkan mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa.
“Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu. Asalkan untuk rakyat, untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” kata Jokowi.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu terang-terangan bisa saja melakukan perombakan pos-pos tertentu yang dinilai tak memiliki progres signifikan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya,” tegas Jokowi.
Salah satu menteri yang kena semprot adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang maksimal dalam bekerja.
Jokowi menuturkan, dengan anggaran Rp75 triliun, hanya 1,53 persen saja yang terpakai.
Karena itu ia meminta Menkes agar secepatnya membayarkan tunjangan untuk tenaga kesehatan hingga peralatan medis yang diperlukan.
“Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan, segera keluarkan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Jokowi juga menyoroti sektor ekonomi dan UMKM yang dinilainya sangat mendesak membutuhkan penanganan luar biasa.
“Supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita,” sambungnya.
